...
Bagian Hukum Setda Mimika Publikasi PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS

MIMIKA - Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, mengadakan kegiatan Publikasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Horison Ultima Timika, Selasa21 Juni 202.

Ketua Panitia Kegiatan, Rudolf mengatakan, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. 

"Diharapkan nantinya, Pegawai Negeri Sipil agar lebih mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah Nomot 29 Tahun 2021 tentang disiplin PNS agar dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin", terangnya. 

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dan diundangkan pada 31 Agustus 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais, S.Pd., M.M mewakili Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng, SE.,MH yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah dalam hal ini adalah unsur Aparatur Sipil Negara ( ASN ) yang menjalankan roda pemerintahan di tuntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

"Abdi negara berarti mengabdi untuk negara, yang merupakan perangkat hukum. Sedangkan abdi masyarakat berarti penerapan hukum di masyarakat. Perlu di pahami dua kata ini dan jangan hanya dijadikan simbol tetapi harus dimengerti arti yang sebenarnya dari abdi negara dan abdi masyarakat,” ucapnya. 

"Guna menjamin dan memelihara tata tertib dalam pelaksanaan tugasmaka PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin yang selama ini diatur dalam PP Nomor 53, dengan ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka ketentuan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu disesuaikan, oleh sebab itu ditetapkannya PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil," jelas Paulus. 

"Disiplin sangat diperlukan dalam mendukung rancangan pekerjaan dalam suatu organisasi, disiplin yang baik mencerminkan ketatnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya," tegasnya. 

Kedisiplinan menurutnya merupakan kunci keberhasilan dalam berorganisasi, sementara bagi instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal penting yang harus dimiliki PNS. 

Penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan wajib menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur tentang kewajiban, larangan, terhadap PNS termasuk hukuman yang akan diberikan kepada PNS sesuai dangan pelanggaran yang dilakukan.  

Kegiatan publikasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Muhamad Jambia Wadan Sao, SH, dan di ikuti kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari Kasubag Kepegawaian dari masing-masing OPD. 

 

Tim Liputan Diskominfo