Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Nama Dinas/Badan/OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Alamat : Jln Poros SP 5
Email : dpmk@mimikakab.go.id
Nomor Telpon : 081344826487
Website :
Kepala Dinas/Badan/OPD
Ibu Petronella Adelce Uamang, S.IP
Sekretaris Dinas/Badan/OPD
Mike Sapan Pabalik, SE
Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2020-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA MIMIKA CERDAS,AMAN,DAMAI DAN SEJAHTERA”

Dengan memperhatikan visi tersebut, misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Mimika Tahun dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

  1. Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi
  2. Menciptakan mimika yang aman, tertib dan damai
  3. Mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir
  4. Mewujudkan pemerintah bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif
  5. Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah mimika

            Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2020-2024 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada pemberdayaan masyarakat dan kampung yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Kampung maka fungsi dan tugas  terkait erat dengan pencapaian misi ke-1, yaitu “1.    Membangun sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi”, misi ke-4, yaitu “Mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif”, misi ke-5, yaitu “Membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah mimika”

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

 

            Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

            Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan dan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

b. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

c. pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

e. pelaksanaan kegiatan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

h. pelaporan hasil kerja.

2. Sekretariat

            Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a.  penyusunan rencana kebijakan teknis program pembinaan, penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

c. pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

d. pengawasan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan administrasi keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

f.   penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;

b.  menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d.  menyiapkan konsep naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;

f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang;

g.  melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal;

h. membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

i.   memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

j.   melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;

l.   mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; dan

n. membuat laporan pelaksanaan tugas.

2.2 Sub Bagian Program dan Keuangan

     Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja.

     Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;

e.  menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi-Seksi dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;

g.  melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisasinya;

h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Dinas dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

i.   menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi-seksi dan Sub Bagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

a. menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan;

j.   melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

k.  penatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l.   meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antar lain:

1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui PA/KPA;

2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan Kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.

m. Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;

n. Membuat register SPP, SPM dan SPJ;

o. Membuat laopran pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;

p. Pengarsipan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;

q. mengoreksi surat pertanggungjawaban Bendahara Kegiatan;

r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris baik secara lisan maupun tertulis;

t. mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan; dan

v. membuat laporan pelaksanaan tugas.

3. Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat

             Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaaan aparatur pemerintah, melakukan penataan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan bantuan kelurahan, pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemantapan sistem pendataan profil kemasrakatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

            Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas merumuskan kebijakan, menyusun rencana dan program kerja, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan Penataan dan Kerja Sama Kampung.

            Bidang Pengembangan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi:

a.  Penyiapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan masyarakat, pengembangan sumber daya masyarakat, penyelenggaraan evaluasi dan ketatalaksanaan;

b.  Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kemasyarakatan;

c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan administrasi pemerintahan dibidang kemasyarakatan;

d. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;

e. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pengembangan sumber daya masyarakat;

f.   Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemantapan sistem pendataan profil Kelurahan;

g. Perumusan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bidang ketahanan masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi dan produktifitas masyarakat;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1 Seksi Bina Masyarakat dan Pengembangan SDM

     Sub Bidang Bina Masyarakat dan Pengembangan SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pembangunan, perkreditan serta peningkatan SDM Masyarakat, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dan produktivitas masyarakat, melakukan Pelatihan dan Peningkatan SDM Masyarakat.

     Seksi Bina Masyarakat dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :

a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

d. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan masyarakat;

e. Melakukan pengembangan SDM kemasyarakatan;

f. Memberikan pelatihan peningkatan SDM kemasyarakatan;

g. Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

h. Penyusunan Laporan kegiatan tugas Seksi kelembagaan. Paragraf 2 Seksi

3.2 Seksi Swadaya dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Seksi Swadaya dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam Seksi Swadaya dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

     Seksi Swadaya dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Seksi Swadaya dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Seksi;

c. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup SEksi;

f. Penyusunan Laporan kegiatan Seksi; dan

g. Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3 Seksi Tata Laksana dan Pengendalian

     Seksi Tata Laksana dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pembangunan, perkreditan serta peningkatan peran lembaga perkreditan rakyat, menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dan produktivitas masyarakat, melakukan penguatan dan peningkatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

     Seksi Seksi Tata Laksana dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

e. Mempelajari peraturan undang-undang yang berlaku dan ketentuan lain untuk menunjang pelaksanaan tugas;

f. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana operasional Seksi;

g.  Membina, mengkoordinasikan dan meaksanakan kegiatan dibidang konservasi pembinaan tradisi dan budaya;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan dan kegiatan dibidang pembinaan tradisi dan budaya;

i. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas dibdang pembinaan tradisi dan budaya;

j.   Penyusunan Laporan kegiatan Seksi;

l.   Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna

            Bidang Pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemanfaatan Tehknologi Tepat Guna dipimpin oleh Kepala Bidang.

            Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan teknologi tepat guna.

            Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi:

a.  Penyiapan rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan rehabiliasi dan konservasi, pemanfaatan sumber daya pantai dan pesisir, pemanfaatan sumber daya daratan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

b. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi lingkungan;

c. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemanfaatan lahan sumber daya pantai dan pesisir pedesaan;

d. Pelaksanaan fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian teknologi tepat guna;

e. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan;

f. Perumusan pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf

4.1 Seksi Pengembangan Tradisi dan Budaya Masyarakat

Seksi Pengembangan Tradisi dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang Pengembangan Tradisi dan Budaya Masyarakat.

Seksi Pengembangan Tradisi dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas :

a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

e. Mempelajari peraturan undang-undang yang berlaku dan ketentuan lai n untuk menunjang pelaksanaan tugas;

f. Menyusun kebijakan teknis dan fasilitasi yang mendukung pelaksanaan pengembangan sistem manajemen pembangunan sub bidang pembinaan Tradisi dan budaya masyarakat;

g. Mempersiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana operasional Seksi;

h. Membina, mengkoordinasikan dan meaksanakan kegiatan dibidang konservasi pembinaan tradisi dan budaya;

i.   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan dan kegiatan dibidang pembinaan tradisi dan budaya;

j.   Penyusunan Laporan kegiatan Seksi;

k. Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2 Seksi Pemanfaatan Kerjasama dan Bantuan TTG

     Seksi Pemanfaatan Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan fasiliasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, permasyarakatan dan pemanfaatan serta pemberian bantuan teknologi tepat guna

     Seksi Pemanfaatan Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;

e.  Mempelajari peraturan perungang undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;

f. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumumsan kebijakan teknis bidang Pemasyarakatan Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna;

g.  Mengumpulkan bahan penyusuna rencana operasional dibidang Pemasyarakatan Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna;

h. Penyusunan Laporan kegiatan Seksi;

i.   Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Seksi Pengkajian dan Penerapan TTG

     Seksi pengkajian dan Penerapan Teknologi tepat Guna mempunyai tugas penyiapan rumusan dan pelaksanaan fasilitasi kebijakan dibidang pengelolaan sumber daya alam meliputi penyelenggaran rehabilitasi lingkungan dan konservasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan kawasan lindung.

     Seksi Pengkajian dan Penerapan Teknologi tepat Guna mempunyai tugas :

  1. a. Penyusunan program dan kegiatan Sub Bidangi;
  2. b. Pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;
  3. c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bidang;
  4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Sub bidang; Mempelajari peraturan perungang undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
  5. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumumsan kebijakan teknis bidang pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna;
  6. Mengumpulkan bahan penyusuna rencana operasional dibidang pengkajian dan penerapan teknologi tepat guna;
  7. Menyusun rencaan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada bawahan;
  9. Penyusunan Laporan kegiatan Sub bidang; dan
  10. Perencanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleah atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Pemerintahan Kampung

            Bidang Bidang Pemerintahan Kampung adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pemerintahan Kampung dipimpin oleh kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, melaksanakan administrasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaran tugas di bidang Pemerintahan kampung.

            Bidang Pemerintahan Kampung mempunyai fungsi:

  1. a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pemerintahan kampung;
  2. b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pemerintahan kampung;
  3. c. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  4. d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan kampung.
  5. e. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  6. f. Menyusun rencana program berdasarkan usulan sub-sub bidang sesuai skala prioritas;
  7. g. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja di bidang pemerintahan kampung.
  8. h,. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan kampung.
  9. i. Memberi petunjuk teknis kepada bawahan agar tugas diselesaikan dengan baik dan memeriksa hasil kerja bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
  10. k. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lainnya untuk kelancaran kegiatan di bidang pemerintahan kampung.
  11. l. Melaksanakan konsultasi / koordinasi dengan unit kerja terkait.
  12. m. Melaksanakan evaluasi program dan kegiatan di bidang pemerintahan kampung.
  13. n. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
  14. o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya.
  15. p. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5.1 Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

     Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

     Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyusun program kegiatan Seksi eksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

b.  menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis eksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. memberikan bimbingan Pemberdayaan Masyarakat;

e.  Menyiapkan bahan – bahan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

f. menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis eksi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

g.  menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pengembangan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan kampung;

i. melaksanakan bulan bhakti gotong royong dan lomba kampung/ kelurahan;

j.   Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat;

k. membimbing dan mengembangkan usaha ekonomi produktif dan kreatif;

l.   menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

m.melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

o. membuat laporan pelaksanaan tugas.

5.2 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung

     Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Administrasi Pemerintahan Kampung dalam Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung.

     Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung mempunyai tugas :

a.  menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung;

b.  menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. menyiapkan Administrasi Pemerintahan Kampung dan Administrasi Aset Kampung;

e. melaksanakan program peningkatan kapasitas Aparat Pemerintahan Kampung;

f. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan Kepala Kampung dan Dinas Permusyawaratan Kampung (BPK);

g. memfasilitasi penyusunan profil kampung;

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

i.   melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kampung;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

k.  membuat laporan pelaksanaan tugas.

5.3 Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung

Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung.

Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung;

b.  menyiapkan bahan perumusan petunjuk teknis Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk/arahan baik secara lisan maupun tertulis;

d. menyiapkan sarana dan prasarana kampung;

e. menginventarisasi Organisasi Kemasyarakatan;

f.   melaksanakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;

g.  melaksanakan bimbingan teknis terhadap Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung;

h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

i.   melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi Seksi Organisasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kampung;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya; dan

k. membuat laporan pelaksanaan tugas.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

            Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati

7. Kelompok Jabatan Fungsional

            Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan untuk menunjang tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur Organsisasi
Daftar Informasi Publik
No Nama Dokumen Kategori File Keterangan
Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung