MIMIKA - Badan Perencaanan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Mimika menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah dan diikuti seluruh Pimpinan OPD dilingkup Pemda Mimika. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Mozza Timika, Selasa 12 Juli 2022.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng, SE.,M.H didampingi oleh Penjabat Sekda Mimika Jeni O. Usmany, S.pd.,M.Pd dan Kepala BAPPEDA Mimika Ir.Yohana Paliling, M.Si. Bupati Mimika menilai bahwa penyerapan anggaran di setiap OPD sangatlah lambat. Untuk itu Ia mengingatkan pimpinan OPD untuk dapat mempercepat penyerapan anggaran tahun 2022.
"Seharusnya dalam waktu 3-5 bulan semua kegiatan sudah harus berjalan, ini sudah masuk bulan ketujuh tapi satu pun kegiatan tidak ada yang berjalan", tandas Bupati.
Bupati berharap semua program/kegiatan yang menjadi kendala atau bermasalah dan memiliki nilai yang besar sebaiknya dipending atau ditunda dan selanjutnya akan diakomodir dalam pembahasan APBD Perubahan, yang nantinya program/kegiatan tersebut dapat diakomodir pada tahun 2023. Sehingga volume anggaran APBD Kabupaten Mimika pada tahun 2022 yang mencapai Rp.4,480 trilyun diharapkan pada tahun 2023 dapat mencapai Rp.4,6 trilyun atau 5 trilyun.
"Sebaiknya bapak ibu jujur kasih tahu kepada kami program-program apa saja yang bermasalah dan apa kendalanya, supaya kita akomodir di dalam perubahan", jelas Bupati.
Kepala Bappeda Ir.Yohana Paliling, M.Si menyampaikan bahwa Monitoring hari ini adalah monitoring kedua. Untuk pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik, secara sistem sesuai dengan total fisik atau realisasi per bulan Juni mecapai 18,93 persen. Secara manual, fisik kita sudah mencapai posisi 28 persen. Kemudian untuk realisasi keuangan kita telah mencapai posisi 22 persen. “22 persen ini di luar TU yang belum dinihilkan atau di SPJ-kan itu belum dianggap sebagai serapan anggaran,” jelasnya.
Lanjut Yohanna, untuk dana DAK realisasi keuangan masih dalam posisi 0 persen, karena masih menunggu data OM SPAN terakhir pada tanggal 19 Juli, setelah itu proses penagihan dapat dilakukan untuk kegiatan fisik DAK yang sudah berjalan, sesuai dengan sistem yang ada.
Sementara untuk dana Otsus, total realisasi fisik berada pada posisi 18,51 persen dan realisasi keuangan 10,21 persen, dari total data Otsus Rp 140.375.000.334 yang terdiri dari blockgrans, positiflan dan BTI. Realiasai keuangan telah mencapai Rp 14.327.452.800 diposisi 21 persen.
“Seperti apa yang diharapkan bupati, apabila ada kendala tolong disampaikan, jangan sampai ada kegiatan yang bermasalah dan kendala tetap kita pertahankan yang pada akhirnya tidak berjalan sehingga tahun ini kita masih butuh anggaran. Artinya masih ada kesempatan untuk melakukan pergeseran di perubahan,” ujarnya.
Sebagai contoh Dinas Pemukiman dan Pertanahan terjadi pergeseran dana sekitar Rp13 milyar, Dinas Pehubungan sekitar Rp1.5 milyar hal ini merupakan kegiatan/program yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2022.
Ada 6 OPD di Kabupaten Mimika yang menggelola anggaran terbesar, antara lain Dinas Pekerjaan Umun dan Tata Ruang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Keenam OPD inilah yang memiliki andil penting dalam mempercepat proses penyerapan anggaran.
Selain itu ada beberapa OPD yang belum melakukan penginputan data di Simonev dikarenakan dua faktor, yaitu terjadi pergeseran jabatan sehingga pejabat yang lama belum menyelesaikan pekerjaannya dan adanya pergantian operator. Dalam hal ini sebagian besar di dominasi oleh distrik, tercatat ada 11 distrik yang belum memasukan data di Simonev dikarenakan masalah jaringan.
Dari data yang diperoleh dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, tercatat bahwa total paket tender yang ada disistem berjumlah 190 paket dengan total dana sebesar 1.1 trilyun untuk paket 1 milyar keatas, dan harus melalui proses tender. Tender yang sudah selesai sebanyak 93 paket dengan total anggaran sekitar 767 milyar, sementara tender yang masih dalam proses sebanyak 97 paket dengan nilai 333 milyar. Non tender (SPK) dengan nilai 1 milyar kebawah sebanyak 334 paket sebagian telah cair dan berjalan kegiatannya.
Pada intinya adalah OPD yang masih terlambat agar cepat dalam proses penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.
Tim Liputan Diskominfo