MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menggelar sosialisasi e-Katalog Lokal Daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah dan pelaku usaha (UMKM) Kabupaten Mimika, berlangsung di Hotel Horison Ultima. Kamis, 20 Oktober 2022.
Maria Widiyastuti selaku ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pasal 66 ayat 6, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021.
Diketahui bersama tujuan dari kegiatan ini adalah guna memberikan pemahaman tentang katalog local daerah kepada organisasi perangkat daerah dan pelaku UMKM dalam transaksi produk barang/jasa Pemerintah berbasis elektronik.
"Adapun pembiayaan kegiatan sosisaliasi ini berasal dari DPA perubahan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa kabupaten Mimika tahun anggaran 2022," jelasnya.
Selanjutnya Plh Sekda Mimika, Willem Naa, S.Pd., M.MT saat menyampaikan sambutan Plt Bupati Mimika yakni ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Kebijakan Pengaadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang telah bersedia mendukung kegiatan sosialisasi e-Katalog ini.
Kegiatan ini merupakan wujud dari kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Mudah-mudahan melalui sosialisasi dan bimtek ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas serta kebijakannya kepada seluruh perangkat OPD dan pelaku usaha mikro kecil menengah," jelas Plh Sekda.
Perkembangan ilmu pengetahuan dn teknologi dewasa ini telah memberikan dampak pada perubahan yang sangat mendasar menuju paradigma baru memasuki era teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Katalog lokal daerah menjadi media yang tepat dalam mengembangkan E-Government Procurement dalam menjawab tuntutan pengadaan yang berkembang pesat di era modern saat ini, dengan tetap menjaga pilar pengadaan yang bersih dan transparan.
Guna meningkatkan pemanfaatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-Katalog, LKPP bersama Pemerintah Kabupaten melakukan upaya dalam meningkatkan pemanfaatan pelaksanaan barang/jasa melalui e-Katalog Lokal daerah kepada pelaku usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam memasarkan produk.
“Untuk diketahui bersama bahwa e-Katalog lokal/daerah adalah sistem aplikasi yang memuat tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring yang merupakan sistem informasi yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa,"tambahnya.
Berdasarkan data yang diperoleh Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022 sebesar 3,74 trilyun dan realisasi belanja barang/jasa sempai dengan minggu ke dua bulan oktober sebesar 3,04 trilyun atau 81,28 persen.
“Dari data tersebut saya optimis bahwa kita dapat memenuhi bahkan bisa melebihi target yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yaitu 40 persen pada akhir tahun anggaran 2022,” tandas Plh. Sekda.
Sosialisasi ini sangatlah penting, sehingga akan betul-betul dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Kabupaten Mimika. Terutama dalam hal ketepatan cara dan waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Saya berharap dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, seluruh peserta akan memiliki persepsi, pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam memahami bagaimana proses e-Katalog lokal daerah dengan melakukan e-Purchasing”, tutup Plh Sekda.
Peserta kegiatan berasal dari OPD, terkait serta para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), narasumber berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Republik Indonesia, Diani Bahri Puteri selaku Analis Kebijakan Pertama Direktorat Advokasi, PIC Katalog Lokal Wilayah Papua.
Tim Peliputan Diskominfo