JAYAPURA – Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng SE.,MH memaparkan kesiapan Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dihadapan Panja Komisi II DPR RI di Jayapura, Sabtu, 25 Juni 2022.
Kata Bupati, perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Mimika sudah lama dilakukan. Sampai-sampai para Bupati di wilayah Mee Pago sudah menandatangani dukungan pada 1 November 2019 diantaranya Bupati Nabire, Mimika, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Puncak.
“Pada saat itu kita semua (Bupati) mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibukota di Mimika,” jelas Bupati Mimika.
Lanjut Bupati, Kabupaten Mimika sudah lama mempersiapkan diri sebagai ibukota dengan membangun infrastruktur termasuk gedung pemerintahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Selain itu, dukungan anggaran sebesar Rp2 triliun dari APBD Kabupaten Mimika untuk Provinsi Papua Tengah.
“Saya Eltinus Omaleng selaku Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Adat Mee Pago dengan tegas menyampaikan kepada Komisi II DPR RI menolak pemindahan ibukota Papua Tengah ke Nabire,” tegas Bupati.
Sejalan dengan Bupati Dr. Eltinus Omaleng, SE.,MH para tokoh masyarakat Papua Tengah membuat pernyataan sikap tentang Penolakan Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire, antara lain, Timika layak sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah sesuai kajian akademik maupun dari sisi sosial politik.
Komisi II DPR RI harus mengetahui bahwa perjuangan Papua Tengah telah ditetapkan ibukotanya di Timika sesuai dengan UU RI Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pasal 14 (1) Ibukota Provinsi Irian Jaya Tengah berkedudukan di Timika.
Pada tanggal 01 November 2019 di Hotel Grand Mozza Timika, para Bupati yakni Bupati Mimika, Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya dan Puncak telah menandatangani kesepakatan bahwa Timika adalah ibukota Provjnsi Papua Tengah.
Menyikapi perebutan ibukota Provinsi Papua Tengah, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mendorong agar para Bupati berdiskusi untuk mencapai musyawarah mufakat. Tapi tidak dengan cara voting atau mengambil suara terbanyak melainkan harus mufakat. “Jadi ibukota kita serahkan kepada para Bupati,” katanya.