Berita

Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng Yakin Timika jadi ibukota Provinsi Papua Tengah

Bupati Mimika Dr. Eltinus Omaleng Yakin Timika jadi ibukota Provinsi Papua Tengah

MIMIKA - Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M. H., meyakini ibukota Provinsi Papua Tengah tetap di Timika. Hal tersebut diungkapkan Bupati Mimika di Pendopo Rumah Negara, Selasa, 28 Juni 2022, usai pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Mimika.

"Walaupun mereka akan tetapkan tanggal 30 nanti, tapi kita kan masih berjuang terus. Kami yakin ibukota tetap di Timika,” ungkapnya.

Bupati menuturkan, salah satu yang menjadi pertimbangan utama adalah kesiapan infrastruktur dan anggaran. “Bisa dilihat infrastruktur di Timika begitu layak menjadi ibukota. Ada Bandara Internasional, ada Pelabuhan, bahkan kantor juga sudah siap untuk Kantor Gubernur,” jelasnya.

Dr. Eltinus meyakini, Pemerintah Pusat maupun Komisi II DPR RI akan menyetujui Ibukota Provinsi Papua Tengah di Timika.

Sebelumnya, pada 22 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI Panitia Kerja pemekaran Provinsi Papua menggelar rapat membahas daftar inventaris masalah. Melakukan revisi draf RUU Pemekaran Papua Tengah pada pasal 6 yaitu ibukota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Nabire.

Meskipun dalam draf awal yang ditetapkan pada Rapat Paripurna dan dipertegas oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani bahwa Ibu kota Provinsi Papua Tengah berkedudukan di Timika.

Kemudian pada 22 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Gubernur Papua serta pimpinan Majelis Rakyat Papua dan DPR Papua. Selanjutnya pada 25 Juni 2022 di Hotel Horison Kotaraja, Jayapura Komisi II DPR RI melakukan pertemuan dengan para kepala daerah se-Provinsi Papua dan tokoh masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi terkait pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

Dari pertemuan ini, Komisi II mencatat dua persoalan salah satunya penentuan ibukota Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika menyatakan penolakan pemindahan ibukota ke Nabire karena pertimbangan daerah rawan gempa serta infrastruktur yang belum memadai, bahkan masyarakat adat di Nabire menolak DOB dan penunjukan Nabire sebagai ibukota.

Tim Liputan Diskominfo

Nilai Website Kami

Bantu Kami Meningkatkan Website Pemkab Mimika

Sampaikan pengalaman Anda menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika. Masukan Anda membantu kami meningkatkan kualitas informasi dan layanan digital.

Mulai Survei