MIMIKA - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Mimika, Kamis, 4 Agustus 2022 di Timika
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Septinus Timang, S.Sos.,M.H., sekaligus membuka kegiatan setelah membacakan sambutan Bupati yang menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, Kabupaten Mimika merupakan kabupaten prioritas KPK untuk dilakukan pendampingan dalam rangka upaya pencegahan korupsi, yang terkait dengan perencanaan penganggaran, pengadaan barang jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan pendapatan dan manajemen aset.
Selanjutnya Septinus menuturkan bahwa pada bulan Februari 2022, Tim Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK telah melakukan monitoring dan sosialisasi, dan saat ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi selama 2 hari yakni tanggal 4 dan 5 Agustus 2022.
"Saya berharap dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini dapat memperkuat dan mempercepat implementasi program pencegahan korupsi secara terstruktur, terpola dan terencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan terpercaya," ungkapnya.
Septinus menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi pemberantasan korupsi.
Hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya unit pengendalian gratifikasi, unit pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), peningkatan kapabilitas APIP dan sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS), begitu pula dengan Monitoring Center For Prevention (MCP), sebagai alat dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progres rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
"Pemerintah Kabupaten Mimika terus berupaya agar pencapaian target MCP setiap tahun semakin baik. Dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi konsisten dan terencana melalui MCP, akan memberikan dampak pada semakin tertibnya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika," tandasnya.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika, Setinus menyampaikan terima kasih kepada KPK RI karena terus melakukan pendampingan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui MCP dan menjadikan Kabupaten Mimika sebagai wilayah yang tertib dan transparan serta akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Satgas Direktorat Wilayah V Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Dian Patria, dalam pemaparan materinya mengungkapkan berbagai persoalan yang kerap ditemui pada instansi pemerintah daerah, diantaranya mengenai ketertiban para pejabat, aset negara, dan dugaan nepotisme yang kerap dilakukan oknum pejabat.
Dian berharap agar pikiran bisa terbuka untuk bangkit dan melangkah lebih maju, dengan mengubah pola pikir bahwa persoalan seperti itu sesungguhnya tidak dapat dibenarkan.
“Kalau ingin Papua maju, kita harus sepakat bahwa itu salah dan harus diubah. Memang betul bahwa pendekatan di wilayah Papua berbeda. Oleh karena itu, mulai sekarang kita bersama-sama harus membuka pikiran dan berjalan selangkah lebih maju,” tukasnya.
Patria mengungkapkan, pihaknya ingin Kabupaten Mimika ke depan sebagai pilot project untuk perbaikan manajemen kepegawaian daerah di wilayah Papua, berdasar sistem aplikasi yang akan diterapkan.
Tim Peliputan Diskominfo