Jl. Yos Sudarso, Utikini Baru, Kuala Kencana, Mimika, Papua Tengah 99910 -

Pemerintah Kabupaten MIMIKA MPP Virtual

Berita

FGD Evaluasi RKPD Tahun 2021 Resmi Ditutup

Kamis, 30 Juni 2022 5× dilihat

FGD Evaluasi RKPD Tahun 2021 Resmi Ditutup

MIMIKA - Focus Group Discussion (FGD) evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mimika di ruang rapat BAPPEDA selama dua hari, resmi ditutup pada Rabu, 29 Juni 1022, oleh Sekretaris BAPPEDA, Joseph Manggasa, S.T., M.Si. Joseph menjelaskan, salah satu fungsi dan tujuan evaluasi yakni untuk mengetahui masalah yang dihadapi, kemudian menjadi catatan, yang selanjutnya diakomodir dalam dokumen sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan untuk membantu dalam mengambil keputusan, berdasarkan data dan informasi yang diberikan.

Masih ada beberapa sektor yang menjadi tantangan dalam penyiapan data-data, sesuai dengan pencapaian indikator-indikator yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ini yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana caranya di tahun yang akan datang, kendala-kendala yang kita hadapi, bisa diselesaikan dan tidak menjadi masalah lagi," ungkap Joseph.

Dr. Abdulah Said, Ketua Lembaga Kebijakan Publik dan Pembangunan (LKP3) Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang menyepelekan data dari kegiatan yang dilakukan.

"Data-data ini sangat penting dalam proses evaluasi dan koreksi, apakah kinerja yang dilakukan oleh OPD telah sesuai dengan visi misi kepala daerah yang telah direncanakan," pungkasnya.

Setiap OPD telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang diakumulasi menjadi RKPD oleh Bappeda.

"Inti evaluasi ini untuk melihat apakah perencanaan pembangunan RKPD tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai rencana dan target," jelas Abdulah.

Hasil inilah yang nanti digunakan untuk penyusunan RKPD yang baru, yang dijadikan acuan oleh OPD dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sesuai dengan visi misi yang diharapkan kepala daerah.

Menurut Abdulah, selama ini banyak OPD yang lalai dalam merekap data kegiatan dan perencanaan yang telah dilakukan tahun sebelumnya, sehingga sulit menentukan apakah capaiannya sudah memenuhi target atau belum.

Sebagai contoh, ada OPD yang tidak mampu menaikkan target, dikarenakan kurangnya SDM. SDM pada OPD yang memiliki kompetensi, juga masih langka. Berdasarkan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bisa menyusun perencanaan ASN yang dibutuhkan di masing-masing OPD.

Abdulah berharap, Mimika bisa menjadi center dan contoh bagi daerah lain dalam penyusunan dokumen daerah dengan menyediakan data capaian pembangunan secara sektoral, sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan, baik berupa capaian indikator yang dihasilkan, maupun capaian pelaksanaan pembangunan lainnya yang telah dilakukan.

Tim peliputan Diskominfo

Nilai Website Kami