MIMIKA — Konferensi Kota Toleran (KKT) tidak sekadar menjadi ruang pertemuan dan pertukaran gagasan antardaerah, tetapi harus mampu melahirkan inisiatif nyata dalam memperkuat toleransi, kerukunan, dan pendidikan keberagaman di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Setara Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., dalam salah satu sesi Konferensi Kota Toleran (KKT) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Halili menegaskan bahwa konsep Kota Toleran memiliki makna yang lebih luas dan tidak terbatas pada daerah yang secara administratif berstatus kota. Konsep tersebut juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki peran dalam membangun kehidupan yang harmonis.
Menurutnya, istilah kota dapat dimaknai dari dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua makna tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.
Ia mengatakan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, praktik baik, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), pertukaran pengalaman (best practices), hingga dinamika pelaksanaan program di masing-masing daerah.
Namun, lebih dari sekadar membahas program dan kebijakan, Halili menilai esensi utama konferensi ini adalah membangun perjumpaan, memperkuat kolaborasi, serta menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menghadapi tantangan keberagaman.
Menurutnya, persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.
Halili juga mengapresiasi berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk IKATMI dan KATMI, serta keterlibatan masyarakat sipil di Kabupaten Mimika.
Ia menekankan bahwa penguatan ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan serta membangun komunikasi dan hubungan harmonis di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Halili menegaskan bahwa tujuan akhir dari berbagai upaya tersebut adalah memperkuat pendidikan toleransi, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.
Jika tidak dimanfaatkan secara bijak, ruang digital dapat menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial. Sebaliknya, apabila diarahkan secara positif, teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Dalam konteks kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.
Karena itu, ia menilai inisiatif pemerintah daerah menjadi langkah strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan. Prakarsa yang lahir dari daerah, termasuk Kabupaten Mimika, diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang menginspirasi wilayah lain.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Halili juga menyampaikan harapannya untuk membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, berbagai praktik baik yang telah dilakukan dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia.
Melalui KKT di Mimika, Halili berharap konferensi ini tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi mampu menghasilkan gagasan, komitmen, serta langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghargai dalam keberagaman.
Tim Liputan Diskominfo
Hal tersebut disampaikan Direktur Setara Institute, Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., dalam salah satu sesi Konferensi Kota Toleran (KKT) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Dalam pemaparannya, Halili menegaskan bahwa konsep Kota Toleran memiliki makna yang lebih luas dan tidak terbatas pada daerah yang secara administratif berstatus kota. Konsep tersebut juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil yang memiliki peran dalam membangun kehidupan yang harmonis.
Menurutnya, istilah kota dapat dimaknai dari dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua makna tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.
Ia mengatakan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, praktik baik, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), pertukaran pengalaman (best practices), hingga dinamika pelaksanaan program di masing-masing daerah.
Namun, lebih dari sekadar membahas program dan kebijakan, Halili menilai esensi utama konferensi ini adalah membangun perjumpaan, memperkuat kolaborasi, serta menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menghadapi tantangan keberagaman.
Menurutnya, persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.
Halili juga mengapresiasi berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk IKATMI dan KATMI, serta keterlibatan masyarakat sipil di Kabupaten Mimika.
Ia menekankan bahwa penguatan ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif membutuhkan tiga pilar kepemimpinan, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan serta membangun komunikasi dan hubungan harmonis di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Halili menegaskan bahwa tujuan akhir dari berbagai upaya tersebut adalah memperkuat pendidikan toleransi, terutama bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.
Jika tidak dimanfaatkan secara bijak, ruang digital dapat menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial. Sebaliknya, apabila diarahkan secara positif, teknologi digital dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Dalam konteks kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa laporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.
Karena itu, ia menilai inisiatif pemerintah daerah menjadi langkah strategis dan realistis untuk terus mendorong perubahan. Prakarsa yang lahir dari daerah, termasuk Kabupaten Mimika, diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik yang menginspirasi wilayah lain.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Halili juga menyampaikan harapannya untuk membangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama guna memperkuat berbagai inisiatif positif yang tumbuh dari daerah.
Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan pemerintah daerah, berbagai praktik baik yang telah dilakukan dapat berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia.
Melalui KKT di Mimika, Halili berharap konferensi ini tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi mampu menghasilkan gagasan, komitmen, serta langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat yang damai, inklusif, dan saling menghargai dalam keberagaman.
Tim Liputan Diskominfo