MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Pertemuan Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Kabupaten Mimika dengan tema “Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan dan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Mimika”. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si., didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Ananias Faot menyampaikan bahwa pembentukan TP2TB merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas strategi percepatan penanggulangan berbagai penyakit menular, seperti tuberkulosis (TB), AIDS, malaria, dan hepatitis.
Menurutnya, pertemuan kali ini secara khusus berfokus pada upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis. Ia berharap, ke depan, Dinas Kesehatan juga dapat membentuk tim serupa untuk menangani penyakit lain yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat.
“Kegiatan hari ini merupakan langkah tindak lanjut yang berfokus pada penanggulangan tuberkulosis. Kami berharap ke depannya Dinas Kesehatan juga dapat membentuk tim serupa untuk penyakit-penyakit lain yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat,” ujar Ananias.
Ia menegaskan bahwa pembentukan tim harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar pembentukan struktur organisasi di atas kertas. Karena itu, penyusunan Surat Keputusan (SK) TP2TB perlu dilakukan secara selektif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penanggulangan TB.
Beberapa sektor yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang relevan. Menurutnya, meskipun Dinas Kesehatan menjadi sektor utama, penanggulangan tuberkulosis membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak.
“Penanggulangan tuberkulosis bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, anggota tim harus dipilih secara selektif agar setiap pihak yang terlibat benar-benar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Selain koordinasi antarlembaga, Ananias juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan TB, terutama untuk mengurangi stigma terhadap pasien.
Menurutnya, keberagaman budaya masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Stigma negatif terhadap penderita TB dapat menghambat proses penanganan, sehingga peran tokoh masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pasien.
“Peran tokoh masyarakat perlu menjadi bagian penting dari kerja tim ini untuk membantu mengurangi stigma terhadap penderita tuberkulosis, sehingga penanganan kasus dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
Sementara itu, dalam laporan ketua panitia dijelaskan bahwa Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai tantangan dalam percepatan penanggulangan TB. Tantangan tersebut meliputi penemuan kasus, kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, pencegahan penularan, investigasi kontak, dukungan sosial bagi pasien, peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Untuk mendukung pencapaian target eliminasi TB, diperlukan penguatan tata kelola penanggulangan TB di daerah melalui pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika.
Tim ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, mengawal pelaksanaan program, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut bertujuan membangun komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mempercepat penanggulangan TB, menyepakati struktur dan keanggotaan tim, menetapkan tugas serta fungsi TP2TB, meningkatkan koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan, serta menyelaraskan pembagian peran dan tanggung jawab setiap sektor.
Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat mendorong integrasi program penanggulangan TB ke dalam perencanaan dan penganggaran OPD, menyepakati langkah tindak lanjut pembentukan TP2TB, serta mendukung percepatan pencapaian target eliminasi TB di Kabupaten Mimika.
Adapun hasil yang diharapkan dari pertemuan ini meliputi terbangunnya kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya percepatan penanggulangan TB, terbentuknya struktur dan keanggotaan TP2TB Kabupaten Mimika, teridentifikasinya tugas dan peran masing-masing OPD serta pemangku kepentingan, dan tersusunnya rekomendasi serta rencana tindak lanjut pembentukan tim.
Melalui pembentukan TP2TB, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat memperkuat komitmen lintas sektor dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran demi mewujudkan target eliminasi TB di Kabupaten Mimika.
Tim Liputan Diskominfo
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Ananias Faot, M.Si., didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau.
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Ananias Faot menyampaikan bahwa pembentukan TP2TB merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang membahas strategi percepatan penanggulangan berbagai penyakit menular, seperti tuberkulosis (TB), AIDS, malaria, dan hepatitis.
Menurutnya, pertemuan kali ini secara khusus berfokus pada upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis. Ia berharap, ke depan, Dinas Kesehatan juga dapat membentuk tim serupa untuk menangani penyakit lain yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat.
“Kegiatan hari ini merupakan langkah tindak lanjut yang berfokus pada penanggulangan tuberkulosis. Kami berharap ke depannya Dinas Kesehatan juga dapat membentuk tim serupa untuk penyakit-penyakit lain yang menjadi prioritas kesehatan masyarakat,” ujar Ananias.
Ia menegaskan bahwa pembentukan tim harus diikuti dengan pelaksanaan program yang nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar pembentukan struktur organisasi di atas kertas. Karena itu, penyusunan Surat Keputusan (SK) TP2TB perlu dilakukan secara selektif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penanggulangan TB.
Beberapa sektor yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang relevan. Menurutnya, meskipun Dinas Kesehatan menjadi sektor utama, penanggulangan tuberkulosis membutuhkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak.
“Penanggulangan tuberkulosis bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, anggota tim harus dipilih secara selektif agar setiap pihak yang terlibat benar-benar dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya,” tegasnya.
Selain koordinasi antarlembaga, Ananias juga menekankan pentingnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendukung upaya penanggulangan TB, terutama untuk mengurangi stigma terhadap pasien.
Menurutnya, keberagaman budaya masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan Kabupaten Mimika menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program. Stigma negatif terhadap penderita TB dapat menghambat proses penanganan, sehingga peran tokoh masyarakat dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pasien.
“Peran tokoh masyarakat perlu menjadi bagian penting dari kerja tim ini untuk membantu mengurangi stigma terhadap penderita tuberkulosis, sehingga penanganan kasus dapat berjalan dengan baik,” tutupnya.
Sementara itu, dalam laporan ketua panitia dijelaskan bahwa Kabupaten Mimika masih menghadapi berbagai tantangan dalam percepatan penanggulangan TB. Tantangan tersebut meliputi penemuan kasus, kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas, pencegahan penularan, investigasi kontak, dukungan sosial bagi pasien, peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
Untuk mendukung pencapaian target eliminasi TB, diperlukan penguatan tata kelola penanggulangan TB di daerah melalui pembentukan TP2TB Kabupaten Mimika.
Tim ini diharapkan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dalam menyusun kebijakan, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, mengawal pelaksanaan program, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut bertujuan membangun komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mempercepat penanggulangan TB, menyepakati struktur dan keanggotaan tim, menetapkan tugas serta fungsi TP2TB, meningkatkan koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan, serta menyelaraskan pembagian peran dan tanggung jawab setiap sektor.
Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat mendorong integrasi program penanggulangan TB ke dalam perencanaan dan penganggaran OPD, menyepakati langkah tindak lanjut pembentukan TP2TB, serta mendukung percepatan pencapaian target eliminasi TB di Kabupaten Mimika.
Adapun hasil yang diharapkan dari pertemuan ini meliputi terbangunnya kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya percepatan penanggulangan TB, terbentuknya struktur dan keanggotaan TP2TB Kabupaten Mimika, teridentifikasinya tugas dan peran masing-masing OPD serta pemangku kepentingan, dan tersusunnya rekomendasi serta rencana tindak lanjut pembentukan tim.
Melalui pembentukan TP2TB, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan dapat memperkuat komitmen lintas sektor dalam mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan tepat sasaran demi mewujudkan target eliminasi TB di Kabupaten Mimika.
Tim Liputan Diskominfo