Pemkab Mimika Dorong Peningkatan Peran Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Kamis, 5 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Ultima Timika, Papua Tengah.
Acara ini dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Ananias Faot, M.Si, Kepala DP3AP2KB Frika Kuum, serta sejumlah narasumber, antara lain Ketua Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Tengah Debora Mote, perwakilan DPRD Kabupaten Mimika, KPU Mimika, Kesbangpol Mimika, serta peserta dari berbagai partai politik, tokoh perempuan, organisasi keagamaan, dan kerukunan. Jumlah peserta yang hadir mencapai 200 orang.
Dalam laporan panitia, Axamina Kotouki menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik perempuan, membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan diri dan menjadi pemimpin, serta mendorong budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif.
Mewakili Bupati Mimika, Drs. Ananias Faot dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk bidang hukum dan ekonomi.
Ia menyampaikan bahwa perempuan masih sering mengalami diskriminasi, baik dalam lingkungan keluarga maupun di ranah publik. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan besar, yang tercermin dari kasus kekerasan terhadap perempuan hingga rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik.
Menurutnya, peran perempuan sangat strategis dalam pembangunan. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kesetaraan gender tidak akan tercapai dan pembangunan akan terhambat. Oleh karena itu, perempuan perlu diberdayakan secara lebih besar, termasuk didorong untuk berperan aktif dalam dunia politik sebagai pengambil kebijakan yang memperjuangkan hak-hak perempuan.
Selain itu, partisipasi perempuan di bidang pendidikan dan ekonomi juga masih tergolong rendah. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesempatan perempuan untuk bekerja, berusaha, dan mengakses pemberdayaan ekonomi seperti teknologi, informasi, modal, dan pasar.
“Meski kontribusi ekonomi perempuan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, mereka masih kerap dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan akses, partisipasi, dan manfaat yang diterima perempuan dalam pembangunan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Mimika, lanjutnya, terus mendorong pengarusutamaan gender dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan publik sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan pembangunan yang adil dan setara.
Tim Liputan Diskominfo Mimika