MIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika melaksanakan apel gabungan bersama seluruh OPD yang dirangkaikan dengan pembaretan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) yang baru menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar).
Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob., S.Sos., M.M., di Lapangan Pusat Pemerintahan Sp 3, pada hari Senin, 5 Desember 2022.
Sebelum menyampaikan amanat Bupati, Kasatpol PP Mimika, Ronny Maryen., S.Stp., M.Si., memasang Wing Praja Wibawa kepada Plt Bupati Mimika., Johannes Rettob., S.Sos., M.M., dan selanjutnya dilakukan pelepasan tanda peserta dan pembaretan serta penyerahan sertifikat kepada peserta Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam sambutan Plt Bupati Mimika menyampaikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Ia mengatakan, salah satunya adalah pada hari ini dapat disaksikan bahwa bersama kurang lebih 50 peserta Polisi Pamong Praja telah diberikan pelatihan dan pendidikan dasar agar mereka nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Satpol PP.
"Harapannya, kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan dasar ini dapat betul-betul melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang diberikan. Maka, tunjukan kualitas, semangat dan tunjukan juga marwah dari Pemerintah Kabupaten Mimika," jelasnya.
"Kepada seluruh OPD juga saya berharap di tahun 2023 nantinya dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang juga dapat meningkatkan kapasitas, kualitas daripada pegawai-pegawai kita,' tutur Plt Bupati.
Sebagaimana diketahui hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika masih kekurangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan tupoksi, maka itu nantinya di tahun depan bila ada kesempatan akan diikutkan dalam kegiatan tersebut agar betul-betul bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang diharapkan.
"Hari ini akan dilaksanakan tes CAT CPNS dan PPPK untuk pegawai honorer sesuai dengan jadwal yang telah ada, tes ini bukanlah formalitas ditekankan sekali lagi bukan formalitas, jadi jika tidak lulus akan kehilangan kesempatan maka itu mohon diikuti dengan baik," tegasnya.
Dalam kuota 600 yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kabupaten Mimika, terdapat banyak hal yang tidak sesuai yang membuat ada yang tidak puas, maka itu dilaksanakan verifikasi dan harus dikeluarkan dari kuota 600 sehingga tersisa 548 yang mengikuti tes.
"Bapak/ibu Non-ASN tidak usah khawatir, sebab kita masih punya kesempatan untuk kuota 1.000 dalam Daerah Otonom Baru (DOB), dan untuk 62 orang yang terverifikasi kemarin akan diusulkan kembali sesuai dengan masa kerja," ungkap Plt Bupati.
"Untuk itu saya minta kepada seluruh Pimpinan OPD secara jujur sampaikan kepada kita sesuai dengan masa kerja mulai dari yang paling lama untuk diusulkan kepada kita," pintanya.
Terkait dengan akhir tahun realisasi anggaran dan juga realisasi fisik belum maksimal, untuk itu dalam beberapa hari kedepan agar kita dapat melakukan evaluasi agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
Menutup amanatnya, Plt Bupati Mimika mengatakan APBD Kabupaten Mimika tahun 2023 sudah disahkan, untuk itu tinggal melakukan evaluasi yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, maka kepada seluruh OPD mulai sekarang sudah dapat menyusun RKA dan melihat apa yang harus disiapkan agar ditahun depan sudah bisa melaksanakan dengan tepat waktu. Jika memang bisa dilakukan seperti Dana Otsus dan lainnya dapat dilaksanakan pelelangan dari sekarang.
Tim Peliputan Diskominfo Mimika