MIMIKA - Dalam rangka kegiatan penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah (Setda) melaksanakan pendampingan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., pada Kamis, 8 Desember 2022 di Timika.
Dalam laporan ketua panitia saat pembukaan kegiatan, Kepala Bagian Organisasi Setda Mimika, Evert L. Hindom, S.STP., M.H., menyampaikan tujuan dari pelaksanaan pendampingan dan penguatan SAKIP yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif.
"Tujuannya meliputi akuntabilitas kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan pemerintahan, yang bermuara pada kepuasan masyarakat serta profesionalitas aparatur, sesuai misi ke empat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024," ungkapnya.
Evert menjelaskan, "Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu penyamaan persepsi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatnya nilai implementasi SAKIP dan meningkatnya sepertiga LAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat baik."
Narasumber kegiatan ini dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia dan Biro Organisasi pada Setda Provinsi Papua.
Perwakilan KemenPAN-RB, Desmarwita, dalam sambutannya menyatakan bahwa pencapaian implementasi SAKIP berdasarkan hasil evaluasi untuk Kabupaten Mimika, masih mengalami penurunan dan jika naik pun tidak signifikan.
"Jadi hasil evaluasi untuk beberapa komponen yang dinilai untuk tahun 2020 sekitar 43,24; sementara tahun 2021 sekitar 43,39; sehingga tingkat akuntabilitas kinerja masih C,” ujarnya.
Ia menyebutkan, ada beberapa rekomendasi pada evaluasi implementasi SAKIP Kabupaten Mimika tahun 2021 yaitu merevisi dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja, baik jangka menengah maupun jangka pendek.
Juga melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari level pemerintah daerah, OPD, hingga level individu, untuk memastikan keselarasan kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah.
Selain itu, rekomendasi ketiga ialah meningkatkan pemahaman pimpinan OPD terkait dengan pentingnya penerapan SAKIP, sehingga mempunyai rasa ownership (kepemilikan) serta pemahaman dan tanggungjawab terhadap kinerja yang akan dicapai.
Sedangkan rekomendasi terakhir adalah meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap program, kegiatan, dan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan secara berkala, sehingga memberikan respon balik, dan mendorong perbaikan penerapan SAKIP.
Selanjutnya, dalam arahannya Plt Bupati Mimika berharap, sistem pemerintahan harus lebih baik ke depannya. Saat ini, nilai yang didapat masih di bawah 60.
“Itu artinya dalam pelaksanaan penyusunan program-program, pimpinan OPD maupun staf tidak pernah tahu apa yang harus dikerjakan, apa itu outcome, output dan benefitnya. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak pernah terbiasa, alias hanya bisa bikin program saja, dan tidak jelas juga program tersebut apa, dan manfaatnya apa,” katanya.
Menurutnya, program yang dibuat juga tidak diketahui apakah hasilnya menyentuh masyarakat atau tidak, apakah masyarakat puas atau tidak.
Plt Bupati Mimika menjelaskan bahwa, APBD Kabupaten Mimika sekitar Rp5 triliun, akan tetapi itu dipakai bahkan tidak sesuai RPJMD.
Setelah dihitung secara rata-rata 3 tahun ini capaian RPJMD baru 30 persen.
"Reformasi birokrasi itu komitmen terhadap apa yang telah disepakati, sehingga bisa lebih baik ke depannya. Mari kita tingkatkan konerja kita agar tahun 2023 bisa lebih baik lagi," pungkasnya mengakhiri arahan.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Jumat, 9 Desember 2022 ini diikuti oleh Kepala Sub Bagian Program dan operator pada masing-masing OPD, serta dihadiri oleh Pimpinan OPD di lingkup Pemkab Mimika.
Tim Peliputan Diskominfo Mimika