MIMIKA - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengadakan rapat evaluasi hasil Wilayah Kerja Statistik (wilkerstat) dan sosialisasi kegiatan sensus pertanian 2023 bersama perwakilan seluruh BPS Kabupaten se-Provinsi Papua, Kamis, 3 November 2022 di Timika.
Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., membuka secara resmi kegiatan yang direncanakan berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh 103 peserta, yang terdiri dari 32 peserta asal provinsi, 66 peserta dari kabupaten, 2 orang perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ada 3 peserta dari Dharma Wanita.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Provinsi Papua, Adriana Helena Carolina, S.E., M.M., menyatakan bahwa sensus pertanian yang akan dilakukan tahun depan itu menggunakan data termutakhir dan berkualitas, sehingga hasil yang diperoleh juga berkualitas, sesuai dengan visi BPS.
"Diharapkan rapat evaluasi ini dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya membahas wilkerstat, tapi juga membahas berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab BPS Provinsi Papua. Saat ini BPS sedang melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan baru berjalan 22%, padahal seharusnya sudah berjalan 50%," ungkapnya
Adriana mengapresiasi BPS Kabupaten Keerom dan Merauke, karena kedua kabupaten tersebut telah melampaui target pendataan dari yang ditentukan, dan semoga dapat mempertahankan performa baiknya.
"Selain regsosek, program yang sedang dijalankan adalah Desa Cantik yaitu Desa Cinta Statistik. Diharapkan quick wins ini bisa menjadi awal membangun kampung atau desa cantik. Saya ingatkan kembali bahwa bapak ibu wajib memberikan output atau sesuatu yang bermanfaat bagi desa tersebut, serta memberikan inovasi yang dapat membantu pembangunan desa. Kita perlu mendampingi dalam pembinaan dan bekerjasama dengan masyarakat, serta OPD terkait. Begitu juga harus tetap berkolaborasi dengan wali data dalam pendataan data statistik sektoral," ucap Adriana.
Sementara, Plt Bupati Mimika mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat datang di Kabupaten Mimika kepada seluruh peserta rapat evaluasi dari BPS se-Provinsi Papua.
Johannes menanggapi Regsosek yang baru 22% di Provinsi Papua, sehubungan dengan wilayah kerja statistik di Kabupaten Mimika yang harus ke gunung dan ke pantai, dengan wilayah yang luas, untuk berusaha mendapatkan data yang mendekati akurat, memang tidak mudah.
"Meski belum maksimal, tapi tidak boleh mundur, harus tetap semangat. Kami memberi dukungan pada kegiatan ini dengan membuat video himbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam regsosek," tutur John disambut apresiasi hadirin.
Plt Bupati Mimika mengatakan, data sangat penting. Bahkan ia mengusulkan, ke depannya perlu koordinasi antara pemerintah kabupaten (pemkab) dan BPS untuk dapat berkolaborasi dalam pendataan di Kabupaten Mimika, karena pemkab memiliki kepentingan yang sangat besar dalam ketersediaan data ini.
"Untuk BPS Mimika, jika ada permasalahan, silakan mengajukan kepada pemerintah. Pemerintah akan mendukung dan siap bekerjasama. Karena, data informasi menjadi kebutuhan pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan," tegas John.
Terkait inflasi, Plt Bupati Mimika mengakui terkadang masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri, sehingga data berbeda. Pemkab Mimika sudah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dimana BPS Mimika tergabung di dalamnya.
"Meski data berbeda terkait inflasi, tapi kita selalu berpatokan pada data statistik. Saya berharap BPS bisa membantu pemerintah menginformasikan apa yang menjadi penyebab inflasi, sehingga mendorong pemerintah kabupaten/kota melalui OPD-OPD bisa menyiapkan. Misal cabe sebagai penyebab inflasi. Kita siapkan petani cabe, sehingga tidak perlu mendatangkan cabe dari luar daerah. Ini contoh peran statistik dan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Untuk itu, John berpesan, "Berkolaborasilah, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Mari bekerja bersama karena kepentingannya untuk pemerintah daerah."
Menutup sambutannya, Plt Bupati Mimika menyampaikan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik, menjaga kesehatan dan semoga hasil dari evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk program-program BPS selanjutnya, terutama sesuai kebutuhan pemerintah kabupaten/kota.
Tim Peliputan Diskominfo