SIKEPANG

Tujuan

Pengembangan SIKEPANG bertujuan untuk:

• Menyediakan platform informasi ketahanan pangan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Mimika.

• Meningkatkan transparansi data harga pangan kepada publik secara real-time.

• Mempromosikan produk pangan lokal dan memfasilitasi transaksi melalui Toko Pangan digital.

• Mendorong diversifikasi konsumsi pangan melalui informasi resep menu pangan lokal.

• Memperkuat koordinasi antar divisi dalam Dinas Ketahanan Pangan melalui sistem informasi yang terintegrasi.

• Meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan pelayanan publik di bidang ketahanan pangan. 

Manfaat

SIKEPANG memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan:

Bagi Masyarakat:

• Akses mudah terhadap informasi harga pangan terkini.
• Kemudahan mendapatkan informasi produk pangan lokal dan cara pembeliannya.
• Inspirasi resep masakan berbahan pangan lokal khas Papua.

Bagi Pemerintah Daerah:

• Pengelolaan data ketahanan pangan yang lebih efisien dan terstruktur.
• Media komunikasi dan publikasi program ketahanan pangan yang efektif.
• Basis data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. 

Hasil yang dicapai

Hasil Inovasi : 

• Terbentuknya Sistem Informasi Ketahanan Pangan yang terintegrasi 
• Meningkatnya kecepatan penyajian data
• Tersedianya basis data ketahanan pangan Kabupaten Mimika yang lebih akurat dan mutakhir. 

Rancang bangun

 SIKEPANG (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) 

Tahun 2025

1. DASAR HUKUM 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam urusan pangan dan ketahanan pangan. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. 

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 

7. Peraturan Bupati Mimika Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan. 

9. PERMASALAHAN   

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan ketersediaan, aksesibilitas, keanekaragaman konsumsi, pemanfaatan, dan stabilitas pangan serta keamanan pangan  masyarakat. Kabupaten Mimika memiliki karakteristik geografis yang beragam, mulai dari wilayah pesisir, perkotaan, hingga daerah pedalaman yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi dan pemantauan pangan.

Selama ini, pengelolaan data ketahanan pangan masih dilakukan secara terpisah sehingga informasi mengenai produksi, stok, distribusi, harga pangan, dan kondisi kerawanan pangan belum terintegrasi secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, kurang akuratnya data lapangan, serta belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap potensi kerawanan pangan. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah serta dampak perubahan iklim meningkatkan risiko gangguan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan di Kabupaten Mimika.Ditambah belum optimalnya integrasi data ketahanan pangan menyebabkan informasi strategis terkait produksi, distribusi, konsumsi, dan kerawanan pangan belum tersedia secara cepat dan komprehensif. 

Berikut Permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan sistem informasi ketahanan pangan : 

A. Permasalahan Umum (Makro)

1. Belum Tersedianya Data Ketahanan Pangan yang Terintegrasi

• Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, harga pangan, dan kerawanan pangan masih tersebar pada berbagai sumber dan unit kerja.

• Belum terdapat satu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data ketahanan pangan secara menyeluruh.

• Kondisi tersebut menyebabkan proses pengumpulan dan konsolidasi data membutuhkan waktu yang cukup lama.

2. Kebutuhan Informasi Pangan yang Cepat dan Akurat

• Pemerintah daerah memerlukan data yang cepat, akurat, dan mutakhir sebagai dasar perumusan kebijakan ketahanan pangan.

• Keterlambatan penyediaan data dapat menghambat pengambilan keputusan terutama pada kondisi darurat pangan, gejolak harga, maupun bencana alam.

3. Fluktuasi Ketersediaan dan Harga Pangan

• Ketersediaan dan harga pangan di Kabupaten Mimika dipengaruhi oleh kondisi distribusi, cuaca, serta pasokan dari luar daerah.

• Pemerintah membutuhkan sistem yang dapat memantau perubahan kondisi pangan secara berkala dan real-time.

4. Ketergantungan Pasokan Pangan dari Luar Daerah

• Sebagian kebutuhan pangan masyarakat masih dipasok dari luar Kabupaten Mimika.

• Gangguan transportasi dan distribusi dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan stabilitas harga di daerah.

5. Tuntutan Transformasi Digital Pemerintahan

• Implementasi SPBE mendorong setiap perangkat daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

• Diperlukan sistem digital yang mampu mendukung tata kelola data ketahanan pangan secara efektif dan efisien.

B. Permasalahan Mikro 

1. Pengelolaan Data Masih Dilakukan Secara Manual

• Sebagian besar data ketahanan pangan masih dikumpulkan menggunakan formulir manual dan spreadsheet terpisah.

• Proses rekapitulasi data membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan input.

2. Belum Terintegrasinya Data Antar Bidang

• Data produksi pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, cadangan pangan, dan kerawanan pangan dikelola oleh bidang yang berbeda.

• Belum tersedia media yang mampu menghubungkan seluruh data dalam satu platform yang sama.

3. Keterbatasan Monitoring dan Evaluasi

• Monitoring kondisi pangan belum dapat dilakukan secara real-time.

• Analisis perkembangan indikator ketahanan pangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif dalam mendukung evaluasi program.

4. Penyusunan Laporan Membutuhkan Waktu Lama

• Proses pengolahan data dan penyusunan laporan bulanan, triwulanan, maupun tahunan masih dilakukan secara manual.

• Ketersediaan laporan seringkali bergantung pada proses pengumpulan data dari berbagai sumber.

5. Belum Tersedianya Dashboard Informasi Ketahanan Pangan

• Informasi terkait produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan kerawanan pangan belum tersaji dalam bentuk dashboard yang mudah dipahami.

• Pimpinan daerah mengalami kesulitan memperoleh gambaran kondisi ketahanan pangan secara cepat dan komprehensif.

6. Keterbatasan Akses Informasi bagi Pemangku Kepentingan

• Data dan informasi ketahanan pangan belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun instansi terkait.

• Belum tersedia media informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data pangan.

7. Belum Adanya Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan

• Potensi kerawanan pangan belum dapat terdeteksi secara cepat karena belum adanya sistem yang mampu mengolah indikator kerawanan pangan secara otomatis.

• Intervensi pemerintah sering kali dilakukan setelah masalah terjadi.

8. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

• Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan data ketahanan pangan masih terbatas.

• Belum tersedia sistem yang mendukung analisis data, visualisasi informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data secara terpadu.

Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi berupa SIKEPANG (Sistem Ketahanan Pangan) yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi pangan dalam satu platform digital. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pemantauan kondisi pangan secara real-time, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan intervensi di bidang ketahanan pangan.  

3. ISU STRATEGIS

A. Isu Strategis Global

1. Perubahan Iklim dan Ancaman Krisis Pangan Dunia

• Perubahan iklim global menyebabkan perubahan pola musim, curah hujan ekstrem, banjir, dan kekeringan yang berdampak terhadap produksi pangan. 

• Organisasi internasional memperkirakan peningkatan risiko kerawanan pangan akibat perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk dunia. 

• Pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi yang mampu memantau kondisi pangan secara cepat untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan. 

2. Disrupsi Rantai Pasok Pangan Global

• Konflik geopolitik, pandemi, dan gangguan transportasi internasional dapat mempengaruhi distribusi pangan dan stabilitas harga komoditas. 

• Ketidakpastian rantai pasok global berdampak pada daerah yang masih bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah. 

• SIKEPANG diperlukan untuk menyediakan data yang mendukung mitigasi risiko dan perencanaan ketahanan pangan daerah. 

3. Transformasi Digital dan Pemanfaatan Big Data

• Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah untuk memanfaatkan data digital dalam pengambilan keputusan. 

• Sistem informasi berbasis data menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. 

• Implementasi SIKEPANG menjadi bagian dari transformasi digital sektor pangan yang memanfaatkan data secara terintegrasi dan real-time. 

4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

• Ketahanan pangan merupakan salah satu target utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan mengakhiri kelaparan (Zero Hunger). 

• Pemerintah daerah perlu memiliki sistem yang mampu menyediakan data indikator ketahanan pangan secara berkelanjutan dan terukur.

 B. Isu Strategis Nasional 

 Isu strategis nasional terkait pada beberapa tantangan utama yaitu: 

1. Ketersediaan Pangan (Availability)

• Penyusutan Lahan: Alih fungsi lahan produktif menjadi kawasan industri atau pemukiman mempersempit area tanam, sehingga ekstensifikasi dan perlindungan lahan pertanian abadi sangat mendesak. 

• Perubahan Iklim: Fenomena cuaca ekstrem memicu ancaman kekeringan atau banjir yang berpotensi menyebabkan gagal panen. 

• Ketergantungan Impor: Tingginya volume impor pada komoditas seperti kedelai, gula, dan bawang putih membuat stabilitas harga rentan terhadap gejolak pasar global. 

     2. Keterjangkauan Pangan  (Accessibility)

• Logistik & Distribusi: Kondisi geografis kepulauan membuat biaya transportasi tinggi, memicu disparitas harga, dan inflasi antarwilayah.

• Kesenjangan Ekonomi: Angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di daerah tertentu mempengaruhi daya beli masyarakat untuk mengakses pangan yang bergizi. 

      3. Pemanfaatan Pangan (Utilization)

• Ketergantungan Beras: Tingginya konsumsi beras per kapita nasional belum diimbangi dengan diversifikasi pangan lokal yang optimal.

• Gizi & Stunting: Kualitas asupan gizi masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah, yang berdampak langsung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

     4. Stabilitas Pangan (Stability)

Fluktuasi Harga: Gangguan pada rantai pasok atau kelangkaan pupuk bersubsidi dapat memicu lonjakan harga yang mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial.

 C. Isu Strategis Lokal

Beberapa isu strategis lokal yang dihadapi di Mimika yaitu : 

1. Kondisi Geografis yang Luas dan Beragam

   • Wilayah Mimika terdiri dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan yang menyebabkan distribusi pangan terhambat seperti price differential antar wilayah distrik sangat timpang.

2. Ketersediaan Data Pangan yang Akurat

   • Dibutuhkan sistem yang mampu menyediakan data produksi, stok, distribusi, dan konsumsi pangan secara terintegrasi untuk mengambil kebijakan dibidang ketahanan pangan .

3. Potensi Kerawanan Pangan pada Distrik Tertentu

   • Melalui penyajian data terintegrasi pada wilayah kampung dan distrik akan memudahkan intervensi wilayah rawan pangan .

4. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

   • Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan produk lokal akan mengurangi ketergantungan produk pangan infort dari luar daerah, sehingga meningkatkan ekonomi daerah.

5. Monitoring Harga dan Ketersediaan Pangan

   • Pemerintah daerah memerlukan informasi yang cepat untuk mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pangan.

6. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

   • SIKEPANG dapat menjadi instrumen untuk mendukung perencanaan, intervensi, dan evaluasi program ketahanan pangan secara tepat sasaran.  

      4. METODE PEMBAHARUAN 

• Kondisi Sebelum adanya SIKEPANG 
  1. Integrasi Kios Pangan masih fokus pada penjualan secara manual
  2. Informasi harga pangan masih diinput secara manual
  3. Pelaksanaan interfensi pangan melalui media cetak belum mampu memenuhi target sasaran
  4. Fokus pada komoditas pangan umum
  5. Rendahnya akses informasi data yang mendukung kebijakan ketahanan pangan 
• Kondisi sesudah adanya SIKEPANG : 

  1. SIKEPANG terhubung dengan Kios Pangan untuk memantau penjualan dan pembelian produk pangan sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ketersediaan stok produk pangan pada Kios Pangan

  2. Informasi harga pangan bisa secara langsung dipublikasi secara digital sehingga bisa memantau harga per periode dari setiap komoditas

  3. Pelaksanaan GPM dicatat dalam SIKEPANG meliputi Lokasi Kegiatan, Jenis Komoditas, dan Dampak terhadap harga pangan.

  4. SIKEPANG mendukung pengembangan pangan Lokal melalui pemasaran hasil produksi pangan masyarakat dan  diversifikasi konsumsi pangan lokal.

5. KEUNGGULAN/KEBAHARUAN 

        Keunggulan/kebaharuan SIKEPANG yaitu : 

• Integrasi seluruh data ketahanan pangan dalam satu aplikasi.

• Dashboard informasi harga pangan 

• Mendukung SPBE dan Satu Data Indonesia

• Mendukung kebijakan berbasis data

• Mengoptimalkan pengelolaan pangan lokal Kabupaten Mimika .

6. CARA KERJA INOVASI

1. Login Admin dengan menggunakan web sikepang.mimikakab.go.id

2. Pengguna membuka halaman login, memasukkan username dan password, kemudian sistem melakukan autentikasi dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai hak akses.

3. Tahap 2 – Pengelolaan Data

4. Pengguna mengelola data sesuai peran masing-masing. Admin Panel Harga mengelola harga komoditas, Admin SIKEPANG mengelola konten informasi, dan Admin Toko mengelola produk pangan.

5. Tahap 3 – Verifikasi dan Penyimpanan Data

6. Sistem melakukan validasi data. Apabila data lengkap dan sesuai, sistem menyimpan data ke dalam basis data SIKEPANG.

7. Tahap 4 – Publikasi Informasi 

8. Setelah data tersimpan, pengguna memilih tombol Publish atau Terbitkan sehingga informasi dapat langsung ditampilkan pada website SIKEPANG.

9. Tahap 5 – Monitoring dan Pembaruan

10. Admin melakukan pemantauan dan pembaruan data secara berkala untuk menjaga akurasi dan relevansi informasi.