APLIKASI ELEKTRONIK PELAPORAN INFORMASI TRANSPORTASI ANGKUTAN PERINTIS (E-PINTAS MIMIKA)

Tujuan

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan subsidi; 

2. Mewujudkan sistem pelaporan yang cepat, akurat, dan terintegrasi; 

3. Mendukung implementasi SPBE di daerah; 

4. Meningkatkan kualitas layanan angkutan udara perintis;

5. Meningkatkan transportasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi angkutan perintins.

Manfaat

1. Bagi Pemerintah Daerah

• Mempermudah monitoring dan evaluasi;

• Meningkatkan akuntabilitas anggaran; 

• Mendukung pengambilan keputusan. 

2. Bagi Pengawas

• Mempermudah input laporan; 

• Mengurangi beban administrasi manual. 

3. Bagi Operator Penerbangan

• Proses verifikasi lebih cepat;

• Kepastian data sebagai dasar pembayaran. 

4. Bagi Masyarakat

• Tersedianya layanan angkutan udara yang berkualitas; 

• Tersedianya konektivitas wilayah terpencil via penerbangan perintis. 

Hasil yang dicapai

Peningkatkan layanan penerbangan perintis di daerah pedalaman Mimika mendukung pemerataan pembangunan daerah, sesuai arahan Kepala Daerah, yaitu membangun dari Kampung ke Kota.

Rancang bangun

1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Kargo;

8. Peraturan Bupati Mimika Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B;

9. Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026;

11. Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi SubsidiPerintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026;

12. Keputusan Bupati Mimika Nomor 153 Tahun 2026 perubahan lampiran Keputusan Bupati Mimika Nomor 62 Tahun 2025 tentang  Penetapan Rute, Tarif Dasar,Target Frekuensi, Target Penumpang Dan Target Barang Penyelenggaraan Belanja Transportasi SubsidiPerintis Penumpang Dan Kargo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026;

13. Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2025  Nomor 900.1.3/419/2025 Tanggal 30 Mei 2025;

14. Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026;

15. Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Nomor 900.1.7.1/304/2026 perubahan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas  Perhubungan tentang pengawasan kegiatan subsidi perintis penumpang dan barang di Kabupaten Mimika Tahun 2026  Nomor 900.1.7.1/135/2026 Tanggal 30 Januari 2026;

16. Standar Operasional Prosedur  (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 500.11./149/2026 yang ditetapakan Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 06 Januari 2026;

17. Revisi Standar Operasioanal Prosedur (SOP) Aplikasi E-Pintas Nomor 000.8.3.3/299/2026 yang ditetapakan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Tanggal 14 April 2026.

2. PERMASALAHAN

a. Makro

• Belum optimalnya digitalisasi layanan pemerintah daerah (SPBE) bidang Perhubungan Udara;

• Keterbatasan sistem monitoring berbasis data pada sektor transportasi udara perintis;

• Tuntutan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran subsidi;

• Minimnya informasi yang didapatkan oleh pengguna jasa perintis di Kabupaten Mimika untuk informasi penerbangan subsidi angkutan perintis penumpang dan barang.

b. Mikro

• Pelaporan kegiatan subsidi penerbangan perintis masih manual; 

• Keterlambatan penyampaian laporan dari pengawas lapangan; 

• Potensi ketidaksesuaian data penerbangan (penumpang dan kargo); 

• Sulitnya monitoring real-time oleh pimpinan; 

• Arsip data tidak terintegrasi.

3. ISU STRATEGIS

a. Global

Latar Belakang:

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan 17 SDGs sebagai agenda Perserikatan Bangsa – Bangsa sebagai agenda universal untuk pembangunan berkelanjutan hingga 2030, Indonesia sebagai negara anggota PBB, berkomitmen untuk mencapai seluruh target SDGs ini.

Relevansi dengan E-Pintas Mimika:

1. SDG 9, Industry Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrasturktur)

• Target 9.1: Mengembangkan infrastruktur yang andal, berkelanjutan, dan resilient untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia;

• E-Pintas Mimika merupakan inovasi digital dalam infrastruktur transportasi perintis yang meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem logistik;

• Sistem informasi terintegrasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

      2. SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat)

• Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat;

• E-Pintas Mimika meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana subsidi publik;

• Sistem pelaporan yang terbuka mendukung partisipasi publik dalam pengawasan penggunaan anggaran negara;

• Data yang akurat dan dapat diakses memperkuat institusi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik;

      3.  SDG 17: Partnership for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan)

• Target 17.8: Memperkuat mekanisme kemitraan global untuk berbagi pengetahuan, keahlian, tekonologi dan pembiayaan;

• E-Pintas Mimika melibatkan kerjasama multi-stakeholder antara pemerintah, sektor swasta (operator angkutan) dan masyarakat;

• Sistem ini menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi dan transparansi bersama;

• Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan (digital government) yang menuntut layanan publik berbasis data dan sistem terintegrasi;

• Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik secara global mengharuskan pemerintah menyediakan sistem pengelolaan data yang cepat, akurat, dan dapat diakses secara real-time;

• Pemanfaatan teknilogi informasi untuk efesiensi pelayanan publik;

• Pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi layanan publik. 

b. Nasional

• Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

• Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;

•  Kebutuhan integrasi antar sistem transportasi;

• Program wilayah pengembangan daerah 3T (tertinggal,terdepan,terluar).

c. Lokal

• Keterbatasan akses wilayah di Kabupaten Mimika; 

• Tingginya ketergantungan masyarakat pada angkutan udara perintis; 

• Kebutuhan pengawasan subsidi yang lebih efektif.

4. METODE PEMBAHARUAN

a. Sebelum penerapan inovasi

• Pelaporan dilakukan secara manual (hardcopy/WA); 

• Data tersebar dan tidak terintegrasi;

• Proses verifikasi lambat;

• Monitoring tidak real-time;

• Informasi yang tersampaikan kepada pengguna jasa tidak real-time.

b. Sesudah penerapan inovasi

• Pelaporan dilakukan melalui aplikasi digital (mobile/web); 

• Data terintegrasi dalam satu sistem; 

• Verifikasi berjenjang secara sistematis; 

• Monitoring real-time melalui dashboard;

• Laporan otomatis dan terdokumentasi.

5. KEUNGGULAN / KEBAHARUAN

E-Pintas merupakan inovasi berbasis digital pertama di Kabupaten Mimika dalam pengelolaan pelaporan Subsidi Angkutan Udara Perintis yang terintegrasi dan real-time.

Keunggulan Aplikasi E-Pintas

1. Efisiensi Waktu dan Biaya

Memangkas proses birokrasi konvensional (paper-based) menjadi digital, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat atau antar instansi.

      2.  Aksesibilitas dan Portabilitas

Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, yang sangat membantu dalam mengatasi tantangan geografis di Kabupaten Mimika.

       3.  Peningkatan Transparansi

Setiap tahapan proses terdokumentasi secara digital, meminimalisir risiko manipulasi data atau kecurangan.

       4.  Akurasi Data

Mengurangi kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan dan pengarsipan, menghasilkan data yang lebih akurat dan real-time.

Kebaharuan (Inovasi) Aplikasi

     5. Integrasi Data Terpadu

Kebaruan terletak pada kemampuan menggabungkan berbagai fungsi layanan ke dalam satu portal digital yang terintegrasi, yang sebelumnya terpisah-pisah.

     6.  Berbasis Kebutuhan Lokal (Local Content)

Dirancang khusus untuk memprioritaskan masalah-masalah teknis yang sering dihadapi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

      7.  Pemanfaatan Teknologi Mobile

Fokus pada antarmuka mobile-friendly agar mudah digunakan oleh pegawai maupun masyarakat langsung dari smartphone. 

6. CARA KERJA INOVASI

1. Operator menginput data penerbangan melalui laman aplikasi url e-pintas.mimikakab.go.id ;

2. Data mencakup : penumpang, kargo, rute, dokumentasi; 

3. Data masuk ke sistem dan tersimpan dalam database; 

4. Dilakukan verifikasi oleh Petugas pengawas lapangan dilajutkan verifikasi admin Kepala Seksi/Kepala Bidang atau PPTK/PPK;

5. Data ditampilkan dalam dashboard monitoring; 

6. Sistem menghasilkan laporan otomatis;

7. Data digunakan untuk evaluasi rute dan dasar pembayaran subsidi.