MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Mimika di Aula BPKAD Kabupaten Mimika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Abraham Kateyau, S.E., M.H., Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nur Hasan, S.Sos., M.Adm.SDA, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli madya di luar tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa jumlah ASN di Kabupaten Mimika mencapai 8.897 orang, terdiri atas 5.038 PNS dan 3.859 PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.800 PNS telah mengikuti profiling, sementara sebagian lainnya masih perlu menyelesaikan proses pemetaan kompetensi dan potensi. Bupati mengapresiasi dukungan BKN yang telah memfasilitasi pelaksanaan profiling tanpa biaya atau Rp0 sekaligus mengajukan permohonan tambahan kuota sebanyak 2.000 orang agar seluruh ASN dapat terakomodasi.
Menurut Johannes Rettob, manajemen talenta merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan sistem merit dalam birokrasi. Pengelolaan ASN harus berorientasi pada pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kedekatan pribadi maupun kepentingan tertentu. “Manajemen talenta ASN merupakan salah satu kunci strategis dalam mewujudkan sistem merit di lingkungan birokrasi. Pengelolaan ASN tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi kepegawaian, melainkan harus diarahkan pada pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta bukan hanya menjadi tanggung jawab BKPSDA, melainkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap pimpinan diharapkan aktif mengidentifikasi pegawai berpotensi, memberikan pembinaan, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan koordinasi. Selain itu, data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penempatan maupun pengembangan karier ASN. “Penerapan manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menyampaikan bahwa manajemen talenta merupakan instrumen untuk mencapai tujuan utama birokrasi, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, serta memperoleh pelayanan publik yang mudah dan cepat. Ia menekankan dua hal penting yang harus dimiliki ASN, yaitu orientasi melayani dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pelayanan pemerintah tidak boleh berbelit-belit, sementara setiap keluhan masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Puncak dari hasil meritokrasi dan manajemen talenta adalah masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan mendapatkan pelayanan publik yang mudah dan cepat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan kemampuan fiskal daerah yang didukung oleh ASN berkualitas. Saat ini, sebanyak 374 instansi di Indonesia telah menerapkan manajemen talenta, termasuk Kabupaten Mimika. Dalam sistem tersebut, ASN dinilai berdasarkan dua aspek utama, yakni kompetensi dan potensi, dengan mempertimbangkan rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, pelatihan, pengalaman kepemimpinan, kemampuan teknis, negosiasi, komunikasi publik, serta hasil asesmen.
Menanggapi permohonan Pemerintah Kabupaten Mimika, Kepala BKN menyampaikan rencana penambahan kuota profiling sebanyak 1.500 orang serta akan menindaklanjuti permintaan tambahan kuota sekitar 2.000 orang. Ia juga menegaskan bahwa sistem manajemen talenta dilaksanakan secara transparan dan terpantau langsung oleh BKN sehingga proses promosi jabatan harus berdasarkan hasil pemetaan talenta dan ketentuan sistem merit. “Kalau ada usulan promosi, tetapi ASN tersebut masih berada di box tiga, maka promosi tidak dapat dilaksanakan, karena data termonitor langsung di BKN,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika memanfaatkan APBD untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjutan, seperti S2, pelatihan kompetensi, maupun kunjungan belajar. Ia juga mengingatkan pentingnya peran ASN dalam menjaga toleransi, kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan masyarakat sebagai bagian dari terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Saya dukung penuh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam penerapan manajemen talenta dan meritokrasi di Kabupaten Mimika. Mari kita wujudkan Kabupaten Mimika yang responsif, transparan, ramah lingkungan, dan berdaya saing melalui ASN yang berakhlak, responsif, dan berdaya saing,” tutupnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap penerapan manajemen talenta dapat berjalan secara optimal dan menjadi landasan dalam menciptakan sistem pengembangan karier ASN yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan lahir aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Mimika.
Tim Liputan Diskominfo
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Abraham Kateyau, S.E., M.H., Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Nur Hasan, S.Sos., M.Adm.SDA, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli madya di luar tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa jumlah ASN di Kabupaten Mimika mencapai 8.897 orang, terdiri atas 5.038 PNS dan 3.859 PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.800 PNS telah mengikuti profiling, sementara sebagian lainnya masih perlu menyelesaikan proses pemetaan kompetensi dan potensi. Bupati mengapresiasi dukungan BKN yang telah memfasilitasi pelaksanaan profiling tanpa biaya atau Rp0 sekaligus mengajukan permohonan tambahan kuota sebanyak 2.000 orang agar seluruh ASN dapat terakomodasi.
Menurut Johannes Rettob, manajemen talenta merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan sistem merit dalam birokrasi. Pengelolaan ASN harus berorientasi pada pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi, bukan berdasarkan kedekatan pribadi maupun kepentingan tertentu. “Manajemen talenta ASN merupakan salah satu kunci strategis dalam mewujudkan sistem merit di lingkungan birokrasi. Pengelolaan ASN tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi kepegawaian, melainkan harus diarahkan pada pengembangan karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta bukan hanya menjadi tanggung jawab BKPSDA, melainkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap pimpinan diharapkan aktif mengidentifikasi pegawai berpotensi, memberikan pembinaan, serta membangun budaya kerja yang mengedepankan kolaborasi dan koordinasi. Selain itu, data kepegawaian yang akurat dan terintegrasi harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait penempatan maupun pengembangan karier ASN. “Penerapan manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar formalitas administrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dalam arahannya menyampaikan bahwa manajemen talenta merupakan instrumen untuk mencapai tujuan utama birokrasi, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, serta memperoleh pelayanan publik yang mudah dan cepat. Ia menekankan dua hal penting yang harus dimiliki ASN, yaitu orientasi melayani dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pelayanan pemerintah tidak boleh berbelit-belit, sementara setiap keluhan masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. “Puncak dari hasil meritokrasi dan manajemen talenta adalah masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan mendapatkan pelayanan publik yang mudah dan cepat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan bahwa Kabupaten Mimika memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya dan kemampuan fiskal daerah yang didukung oleh ASN berkualitas. Saat ini, sebanyak 374 instansi di Indonesia telah menerapkan manajemen talenta, termasuk Kabupaten Mimika. Dalam sistem tersebut, ASN dinilai berdasarkan dua aspek utama, yakni kompetensi dan potensi, dengan mempertimbangkan rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, pelatihan, pengalaman kepemimpinan, kemampuan teknis, negosiasi, komunikasi publik, serta hasil asesmen.
Menanggapi permohonan Pemerintah Kabupaten Mimika, Kepala BKN menyampaikan rencana penambahan kuota profiling sebanyak 1.500 orang serta akan menindaklanjuti permintaan tambahan kuota sekitar 2.000 orang. Ia juga menegaskan bahwa sistem manajemen talenta dilaksanakan secara transparan dan terpantau langsung oleh BKN sehingga proses promosi jabatan harus berdasarkan hasil pemetaan talenta dan ketentuan sistem merit. “Kalau ada usulan promosi, tetapi ASN tersebut masih berada di box tiga, maka promosi tidak dapat dilaksanakan, karena data termonitor langsung di BKN,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Mimika memanfaatkan APBD untuk mendukung peningkatan kapasitas ASN melalui pemberian beasiswa pendidikan lanjutan, seperti S2, pelatihan kompetensi, maupun kunjungan belajar. Ia juga mengingatkan pentingnya peran ASN dalam menjaga toleransi, kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan masyarakat sebagai bagian dari terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan. “Saya dukung penuh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam penerapan manajemen talenta dan meritokrasi di Kabupaten Mimika. Mari kita wujudkan Kabupaten Mimika yang responsif, transparan, ramah lingkungan, dan berdaya saing melalui ASN yang berakhlak, responsif, dan berdaya saing,” tutupnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap penerapan manajemen talenta dapat berjalan secara optimal dan menjadi landasan dalam menciptakan sistem pengembangan karier ASN yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan lahir aparatur yang profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Mimika.
Tim Liputan Diskominfo