MIMIKA - Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, tokoh masyarakat dari suku Amungme dan Kamoro, secara resmi mendeklarasikan pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur.
Deklarasi dilakukan di Jakarta, Kamis (02/11/2023), ditandai dengan penyerahan Kesepakatan Bersama kepada Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP., M.Si., didampingi Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme, S.AB., Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanes Felix Helyanan, S.E., dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Dominggus Robert H. Mayaut., S.T., M.Si.
Mimika mengusulkan berdirinya Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat, serta pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi. Hal ini merupakan aspirasi dari para tokoh masyarakat suku Amungme dan Kamoro, yang disepakati oleh DPRD Mimika.
Kesepakatan yang dideklarasikan bersama tersebut yakni mendukung penuh pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika. Kemudian mendukung penuh pembentukan Kota Timika di Timika. Juga mendukung penuh pembentukan Kabupaten Mimika Barat dengan ibukota di Kapiraya, serta pembentukan Kabupaten Mimika Timur dengan ibukota di Agimuga.
Selanjutnya, Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E., M.H., bersama 20 orang yang terdiri dari pimpinan dan anggota DPRD Mimika, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, menandatangani berita acara kesepakatan bersama, dan menyerahkan kesepakatan bersama tersebut kepada Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP., M.Si., Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
Dengan demikian nantinya Provinsi Papua Nemangkawi dengan ibukota di Timika, terdiri dari Kota Timika, Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, mengatakan, di Papua harusnya ada 7 provinsi, namun baru ada 6 provinsi yang sudah jadi, sehingga sesuai aspirasi masyarakat, Mimika mencanangkan pembentukan Provinsi Papua Nemangkawi.
"Kami datang menghadap dan mau menyerahkan dokumen-dokumen berupa kajian, penduduk di empat daerah yang mau dimekarkan ini, kami sudah siap dan sekarang mau kami serahkan," ujar Bupati Eltinus.
Ia menambahkan, Mimika memiliki kekayaan alam yang luar biasa, di laut, daratan hingga gunung salju, dan hasilnya telah dinikmati seluruh Indonesia, bahkan dunia.
"Masyarakat dan DPRD telah menyampaikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, intinya telah sepakat untuk pemekaran kota, kabupaten dan provinsi. Kami mau menentukan nasib kami sendiri," ungkap Bupati Eltinus.
Ia mengakui, suku Amungme dan Kamoro harus berdiri dalam satu provinsi sendiri, tidak bergabung dengan yang lain.
"Kami berjuang agar provinsi harus ada di Mimika. Kami mau daerah kami seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, karena didukung pendapatan daerah yang besar. Provinsi Papua Nemangkawi harus ada di Mimika," tegasnya.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memastikan, setelah ini DPRD Mimika perlu mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) khusus mengenai kabupaten dan provinsi harus dipimpin oleh Orang Asli Papua (OAP), seperti disebutkannya, Kabupaten Mimika Barat harus dipimpin oleh orang Kamoro dan untuk Provinsi Papua Nemangkawi pemimpinnya harus orang Amungme atau Kamoro.
"Kami akan anggarkan APBD untuk bangun kantor gubernur 30 lantai di Timika, kota masa depan. Ibukota provinsi harus ada di Mimika, sebab Mimika sudah siap, didukung Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan lengkap," ucap Bupati Eltinus.
Ia menekankan, tim pemekaran Provinsi Papua Nemangkawi, Kota Timika, Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur, terdiri dari tokoh masyarakat suku Amungme dan Kamoro, didukung anggota DPRD Mimika, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, setelah menyerahkan aspirasi masyarakat kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri, meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Mimika, agar hal yang dicita-citakan yakni pemekaran daerah demi kesejahteraan masyarakat Mimika dapat terwujud.
Tim Liputan Diskominfo Mimika