MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Launching dan Seminar Eksekutif Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Mimika Tahun 2025–2045, Sabtu (13/8/2025) di Hotel Ultima, Timika, Papua Tengah.

 

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., bersama Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Kepala DP3AP2KB Mimika Priska Kuum, S.IP., M.M., serta narasumber dari Pusat Studi Universitas Cenderawasih (Uncen) dan tim penyusun Grand Design.

 

Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan bahwa secara khusus bagi Kabupaten Mimika, dokumen GDPK memiliki arti penting dan strategis. Dokumen ini disusun sebagai upaya memperkuat indikator pembangunan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam jangka panjang.

 

“Apalagi saat ini kita sedang berada pada jendela peluang bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2030–2035. Artinya, kita hanya memiliki waktu sekitar 5–10 tahun ke depan untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur kebijakan dan kelembagaan pendukung agar peluang ini tidak terbuang sia-sia,” ujar Johannes.

 

Ia menjelaskan, GDPK memuat lima pilar utama, yaitu:

1.Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.Peningkatan Kualitas Penduduk

3.Pembangunan Keluarga

4.Penataan Mobilitas dan Persebaran Penduduk

5.Penguatan Basis Data Kependudukan

 

“Dengan lima pilar ini, kita berharap akan terwujud penduduk yang tangguh, cerdas, berdaya saing, dan menjadi aktor utama pembangunan di berbagai bidang,” tambahnya.

 

Johannes juga menegaskan bahwa Pemkab Mimika telah menyusun Rancangan RPJPD Tahun 2025–2045 dan RPJMD Tahun 2025–2030. Keberadaan GDPK dinilai tepat waktu karena menjadi dasar penajaman arah kebijakan pembangunan berbasis manusia.

 

“Keberhasilan pembangunan Kabupaten Mimika, baik saat ini maupun di masa depan, harus diarahkan pada kebijakan yang berpusat pada penduduk. Manusia harus menjadi pusat seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. GDPK ini tidak hanya menjadi kerangka data kependudukan, tetapi juga panduan strategis yang memberikan arah jelas dalam menghadapi tantangan pembangunan seperti ketimpangan antarwilayah, kerentanan sosial, dan keterbatasan akses layanan dasar di distrik dan kampung terpencil,” jelasnya.

 

Menutup sambutannya, Johannes menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak boleh dipersempit hanya sebagai urusan teknis statistik.

 

“Pembangunan kependudukan adalah fondasi dalam merancang arah dan masa depan Mimika. Kebijakan pembangunan akan terus kami pastikan berpihak pada rakyat, berbasis data, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial serta keberlanjutan,” tutupnya.

 

Tim Liputan Diskominfo