Kampung Atuka Jadi Percontohan Penanganan Stunting di Mimika Tengah
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, melalui Distrik Mimika Tengah bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Distrik Mimika Tengah menggelar kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemerintahan di Tingkat Distrik dan Kampung. Kegiatan berlangsung di Kantor Distrik Mimika Tengah, Senin (28/9/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Mimika Tengah, Florensius Gemma Kwalik, S.STP., M.AP., didampingi Ketua TP PKK Distrik Mimika Tengah, Three Ansanai, serta Kepala Puskesmas Atuka, Julia Tahitu, selaku narasumber.
Dalam sambutannya, Florensius menegaskan bahwa Kampung Atuka ditunjuk sebagai kampung percontohan dalam upaya penanganan stunting yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya di wilayah Distrik Mimika Tengah.
“Ini adalah agenda nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Penanganan stunting harus dimulai dari APBK Kampung, kemudian didukung melalui APBD kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Semua harus bergerak bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelaksanaan hari ini. Pembinaan, pertemuan, dan pemantauan akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga Desember 2026.
“Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh demi tumbuh kembang anak-anak kita,” tegas Florensius.
Florensius juga menekankan pentingnya memastikan program PKK dan Posyandu masuk dalam perencanaan dan penganggaran kampung. Mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) hingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) tahun berikutnya, kegiatan PKK dan Posyandu wajib diakomodasi.
“Jangan sampai terlewatkan, karena ini merupakan hak sekaligus kewajiban kita demi kesehatan dan kesejahteraan keluarga di kampung,” katanya.
Selain itu, Florensius mengingatkan pentingnya identitas kelembagaan PKK dalam setiap kegiatan resmi. Ia meminta para kader PKK mengenakan seragam organisasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan pelayanan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pakaian, tetapi identitas. Ketika ibu-ibu mengenakan seragam, semua tahu bahwa ini adalah ibu-ibu PKK yang turut berperan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam upaya mendukung penanganan stunting, ia juga meminta para kader Posyandu untuk berkoordinasi dengan Puskesmas dalam menyusun rencana kebutuhan, khususnya yang berkaitan dengan gizi, pangan, kesehatan, dan perlengkapan pendukung kegiatan.
“Dalam menyusun kebutuhan, baik gizi, pangan, kesehatan maupun perlengkapan, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan Puskesmas atau Posyandu terdekat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Florensius mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk aktif mengikuti rangkaian kegiatan serta tidak ragu menyampaikan pertanyaan selama proses pembinaan berlangsung.
“Jangan malu untuk bertanya. Supaya kita memahami betul apa yang harus kita lakukan dan bagaimana peran kita sebagai ibu, sebagai mama di rumah maupun di tengah masyarakat,” pesannya.
Tim Liputan Diskominfo