MRP-PPT Pokja Perempuan Gelar Seminar Perempuan Adat Papua
Mimika – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melalui Pokja Perempuan menggelar kegiatan penjaringan aspirasi dan seminar Perempuan Adat Papua dengan tema “Pengakuan & Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan Adat”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bobaigo, Keuskupan Timika, Sabtu (6/9/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika, Priska Kuum, S.IP., M.M., didampingi Anggota MRP-PPT Nicola Valentine Kemong, PSA, serta menghadirkan narasumber Pastor Sugiyatanggu Magay, Pr. dan Ketua Lemasa Menuel John Magal, SE., S.Th.
Dalam sambutannya, Priska menegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan adat tidak boleh hanya sebatas wacana. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran vital perempuan adat dalam menjaga budaya, tanah, serta kehidupan generasi suku Papua, khususnya di Kabupaten Mimika.
“Penting bagi kita semua, termasuk perempuan adat, untuk memulai perjalanan menuju pengakuan yang lebih adil. Momentum ini harus memperkuat komitmen kita dalam menyampaikan aspirasi agar hak-hak perempuan adat diakui, dihormati, dan dijalankan,” ujar Priska.
Ia juga mengajak semua pihak untuk terus berjuang menegakkan martabat perempuan adat Papua, sehingga suara mereka didengar, peran mereka dihargai, dan keberadaan mereka menjadi kunci dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua.
Sementara itu, Anggota MRP-PPT Nicola Valentine Kemong menekankan bahwa seminar ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap masa depan perempuan adat Papua, khususnya perempuan adat Amungme.
“Kegiatan ini bertujuan membuka ruang dialog, refleksi, sekaligus berbagi pengalaman tentang peran perempuan adat dalam kehidupan sosial, budaya, pembangunan, serta ekonomi keluarga dan komunitas. Perempuan adat juga merupakan pilar penting dalam membina generasi penerus,” ungkap Nicola.
Ia berharap hasil seminar ini dapat dirumuskan menjadi rekomendasi bersama untuk pemerintah, lembaga adat, maupun masyarakat luas, sehingga perempuan adat semakin berdaya dan dihormati.
“Ke depan, kita berharap terjalin kerja sama erat dengan pemerintah, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, komunitas gerejawi, dan komunitas perempuan adat, agar berdampak nyata bagi generasi mendatang,” tutup Nicola.
Tim Liputan Diskominfo