Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Mimika Dorong Sinkronisasi Kebutuhan Logistik Se-Tanah Papua
MIMIKA - Kesiapan logistik menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan ketika bencana terjadi. Untuk memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan kebutuhan bantuan dapat terpenuhi secara tepat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Verifikasi Kebutuhan Logistik Penanganan Darurat Bencana se-Tanah Papua, di Hotel Horison Ultima Timika, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Mimika, Dr. Abraham Kateyau, S.E., M.H., didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, S.Sos., M.Si., serta narasumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan BPBD Provinsi Papua.
Rakor turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Mimika, pimpinan DPRK Kabupaten Mimika, para pejabat eselon II lingkup pemerintah provinsi se-Tanah Papua, para ketua TP PKK kabupaten, pimpinan BUMD, tokoh agama, perwakilan media, serta perwakilan dari lima provinsi dan 12 kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda Mimika menegaskan bahwa wilayah Tanah Papua memiliki beragam potensi dan risiko bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga berbagai kejadian lainnya. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat, termasuk memastikan ketersediaan logistik.
“Dalam setiap bencana, ketersediaan logistik tanggap darurat dan tempat penampungan sementara menjadi penentu utama kecepatan respons serta keselamatan korban terdampak,” ujarnya.
Menurutnya, ketersediaan tenda darurat, posko komando, perlengkapan pendukung, hingga sistem distribusi yang tertata akan membantu proses evakuasi, perlindungan, dan penanganan korban berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Sebaliknya, keterlambatan maupun ketidaktepatan distribusi bantuan dapat menimbulkan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari terhambatnya penanganan korban hingga penumpukan logistik yang tidak sesuai kebutuhan.
“Manajemen logistik bencana merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak pihak dan tahapan, mulai dari pengumpulan data, pengadaan, penyimpanan hingga penyaluran kepada penerima bantuan. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga non-pemerintah seperti LSM dan sektor swasta,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan logistik bencana di Tanah Papua. Hingga saat ini, belum seluruh kabupaten memiliki gudang logistik yang memenuhi standar, tenaga pelaksana yang terlatih, maupun dukungan teknologi informasi yang memadai.
Selain itu, belum seragamnya sistem pelaporan logistik dinilai dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan secara cepat, khususnya ketika pemerintah harus merespons kondisi darurat.
“Data yang andal adalah kunci. Seluruh pemerintah daerah didorong untuk mengintegrasikan sistem informasi manajemen logistik, disertai pelatihan berkelanjutan agar dapat digunakan secara maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan anggaran untuk pembangunan fasilitas logistik serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga perlu menjadi perhatian bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan daerah dan mempercepat respons terhadap bencana di masa mendatang.
Menutup sambutannya, Pj. Sekda mengajak seluruh peserta dari berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi dan membangun kerja sama dalam penanggulangan bencana di Tanah Papua.
“Mari kita pastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran, cepat sampai, serta benar-benar bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di seluruh penjuru Tanah Papua,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan data dan pemahaman mengenai kebutuhan logistik penanganan darurat bencana, sehingga koordinasi antardaerah dapat semakin efektif dan respons penanganan bencana di Tanah Papua dapat dilakukan secara cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Tim Liputan Diskominfo