MIMIKA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Papua Tengah, Jumat siang (13/10/2023) di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Rapat dibuka secara resmi oleh Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M., didampingi Bupati Mimika, Dr. Eltinus Omaleng, S.E, M.H. Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Organisasi Kemasyarakatan sekaligus Pelaksana Harian Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Risnandar Mahiwa, S. STP., M. Si.
Pj. Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya menyampaikan, dinamika sosial telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakan berbangsa dan bernegara.
"Beberapa gajala yang nampak, seperti munculnya berbagai konflik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, permasalahan umat beragama, yang berdampak pada gangguan stabilitas keamanan menjelang Pemilu," ujar Ribka.
Ia mengingatkan bahwa tiga bulan ke depan akan memasuki pesta demokrasi di Provinsi Papua Tengah.
"Pemilu kali ini menjadi sejarah bagi Papua Tengah sebagai daerah otonom baru, untuk pertama kalinya menggelar pemilihan umum," sebutnya.
Ribka pun meminta para Bupati terus melakukan sosialisasi dengan meningkatkan koordinasi kerja bersama Forkopimda dan lembaga keagamaan, agar pemilu dan pilkada dapat berjalan secara berkualitas, aman, damai dan sukacita.
"Salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama adalah agenda nasional pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, maka para Bupati harus sudah menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bulan Desember dan minimal Januari 2024 sudah berjalan," katanya.
Hal ini dikarenakan ada tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan alokasi sesuai dengan Surat Edaran Mentri Dalam Negeri bahwa seluruh kabupaten harus menganggarkan pendanaan guna mendukung pemilu dan pilkada serentak, untuk KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas, dalam dua tahun anggaran yakni sebesar 40 persen dari kebutuhan pemilu pada APBD tahun 2023, sisanya 60 persen dalam APBD tahun 2024.
"Pemprov Papua Tengah sudah menyiapkan anggaran sebesar 40 persen untuk KPU, Bawaslu dan unsur keamanan. Jangan alasan tidak laksanakan tugas karena tidak ada uang, karena hibah sudah disiapkan,” ungkap Ribka.
Ribka menegaskan pemerintah pusat, DPR RI dan penyelenggara pemilu telah sepakat mengenai pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkada serentak pada tangggal 27 November 2024 yang dilakukan secara nasional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, 580 anggota DPR RI, termasuk 3 kursi daerah pemilihan (dapil) Papua Tengah, 152 anggota DPD RI termasuk 4 kursi dapil Papua Tengah, 2.732 anggota DPRD provinsi termasuk 45 kursi DPRD Papua Tengah, ditambah 11 jalur pengangkatan, 17.510 anggota DPRD kabupaten/kota, 545 kepala daerah termasuk pemilihan Gubernur Papua Tengah.
Ribka mengaku, pemilu 2024 merupakan pemilu pertama kali di Papua Tengah dan merupakan hajat bersama yang akan menentukan bagaimana daerah ini dibangun dalam lima tahun ke depannya, sehingga ini merupakan tanggung jawab bersama.
Pada kesempatan yang sama, Risnandar Mahiwa dalam pemaparannya menyatakan, baru dua provinsi yang membuat kegiatan seperti ini di tahun yang memasuki tahapan krusial, yakni Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Lanjutnya, "Kita mengetahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu ini independen, tetapi dalam rangka pengambilan keputusan dan yang bekerja di lapangan tidak independen, karena ketika bermasalah terkait logistik, pasti meminta bantuan pemerintah. Untuk itu sebagai pemerintah wajib membantu penyelenggara."
Sebagai penutup, Risnandar menuturkan, ada beberapa hal teknik yang harus dilakukan oleh pemerintah.
"Karena Papua Tengah ini merupakan provinsi yang baru melaksanakan pemilu dan akan melakukan pilkada untuk provinsi dan kabupaten, sehingga harus ada sinergitas, pemahaman, sinkronisasi diantara kita semua agar sukses pemilu ini bukan hanya sukses pemerintah, tetapi sukses karena kerja kita bersama," pungkasnya.
Rakor dihadiri Forkopimda dan pengurus partai politik dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.
Tim Liputan Diskominfo Mimika