Wakil Bupati Mimika Buka Forum Konsultasi Publik, Dorong Pelayanan Bersih, Inklusif dan Berdampak Nyata
MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik dengan tema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas, WBK/WBBM untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat di Kabupaten Mimika.” Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Senin (21/9/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, didampingi Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua, Priman J.P. Brunei, S.Pd., M.M., serta Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Firman, S.H.I.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan panitia penyelenggara. Ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan sekaligus mendorong langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pelayanan publik adalah bukti nyata kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan dengan transparansi, kepastian, kecakapan, kemudahan, kecepatan, keramahan, serta tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Emanuel juga menyoroti penandatanganan perjanjian kerja sama antarperangkat daerah yang telah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah dalam memperkuat koordinasi dan mempercepat upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita harus membangun pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembangunan Zona Integritas tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan formal, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja dan perilaku aparatur. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Menurutnya, Disdukcapil memiliki peran penting karena pelayanan administrasi kependudukan bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pelayanan perlu terus dikembangkan agar semakin mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Mengingat kondisi geografis Kabupaten Mimika yang luas dan beragam, Emanuel mendorong pengembangan pelayanan yang adaptif dan inovatif sehingga dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan pegunungan, pesisir, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan.
“Jadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, guna membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua pihak,” katanya.
Emanuel menegaskan, setiap hasil pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui forum tersebut perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
“Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, akuntabel, efisien, dan profesional—pemerintahan yang benar-benar melayani, sehingga manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik berlangsung dengan diskusi dan pertukaran pandangan antara pemerintah, narasumber, serta peserta. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika.
Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Mimika