MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik bertema "Strategi Mewujudkan Zona Integritas, WBK/WBBM untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak bagi Masyarakat di Kabupaten Mimika". Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso, Timika, Senin (21/9/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, didampingi Kepala Disdukcapil Kabupaten Mimika Slamet Sutedjo, S.STP., M.Si. Narasumber yang hadir yakni Kepala Divisi Pencegahan Maladministrasi Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Priman J.P. Brunei, S.Pd., M.M., serta Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Mimika, Firman, S.H.I.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran dan panitia penyelenggara. Ia menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang dialog untuk menjaring masukan sekaligus mendorong langkah konkret dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Pelayanan publik adalah bukti nyata kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan harus dilaksanakan dengan transparansi, kepastian, kompetensi, kemudahan, kecepatan, keramahan, dan tanpa diskriminasi," tegasnya.
Emanuel juga menyoroti kerja sama antarinstansi yang sebelumnya telah ditandatangani, sebagai langkah memperkuat koordinasi serta mempercepat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kita harus membangun pelayanan yang bersih, profesional, akuntabel, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya menyangkut pemenuhan syarat administratif, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya kerja dan perilaku aparatur. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Emanuel, Disdukcapil memiliki peran penting karena layanan administrasi kependudukan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, pelayanan perlu terus dikembangkan agar lebih mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Mengingat luas dan beragamnya wilayah geografis Kabupaten Mimika, Emanuel mendorong pengembangan layanan yang adaptif dan inovatif, mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan pegunungan dan pesisir, serta kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, pemuda, serta organisasi kemasyarakatan.
"Jadikan kritik dan keluhan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, guna membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua," ujarnya.
Emanuel menegaskan bahwa hasil diskusi dan rekomendasi dari forum ini perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
"Mari kita wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehat, akuntabel, efisien, dan profesional — pemerintahan yang benar-benar melayani, sehingga manfaatnya dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," pungkasnya.
Forum Konsultasi Publik dilanjutkan dengan diskusi dan dialog antara pemerintah, narasumber, dan peserta. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika.
Liputan Tim Diskominfo Kabupaten Mimika