TIMIKA – Konferensi Nasional Toleransi (KKT) II Tahun 2026 menjadi ruang berbagi pengalaman, gagasan, dan praktik baik antardaerah dalam memperkuat kerukunan serta merawat keberagaman di Indonesia. Dalam forum nasional yang mempertemukan kepala daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penggiat kerukunan tersebut, Kabupaten Mimika turut membagikan pengalaman dalam mengelola kehidupan masyarakat yang majemuk sebagai laboratorium kerukunan di Tanah Papua.
Pengalaman tersebut dipaparkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP., M.H, pada Sesi VII Learn & Sharing Konferensi Nasional Toleransi (KKT) II Tahun 2026, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ronny menegaskan bahwa kehidupan toleransi di Kabupaten Mimika bukanlah sesuatu yang baru dibangun melalui kebijakan pemerintah, melainkan telah tumbuh dan dipraktikkan masyarakat sejak zaman para leluhur. Nilai-nilai penerimaan, persaudaraan, dan hidup berdampingan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Mimika hingga saat ini.
Ia menjelaskan, masyarakat asli Papua sejak dahulu telah hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Kehadiran masyarakat Toraja, Jawa, dan berbagai suku lainnya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Mimika yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Terlebih, perkembangan sektor pertambangan menjadikan Mimika sebagai daerah tujuan bagi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola melalui semangat saling menerima, menghormati, dan menjaga identitas budaya masing-masing.
Menurut Ronny, semangat tersebut sejalan dengan slogan Kabupaten Mimika, yakni “Bersatu, Bersaudara, Membangun”, yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah berbagai perbedaan.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap berbagai budaya dan latar belakang masyarakat tidak boleh membuat masyarakat asli kehilangan identitasnya. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi ruang untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat kehidupan bersama.
Lebih lanjut, Ronny menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat melalui sejumlah wadah strategis, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Ketiga forum tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi lintas agama, suku, dan budaya, sekaligus mendeteksi serta mengantisipasi potensi konflik sosial sejak dini.
“Kalau kondisi di daerah kita tetap aman dan harmonis, bukan berarti tidak ada persoalan. Ada orang-orang yang bekerja ekstra di belakangnya untuk menjaga komunikasi, membangun hubungan, dan memastikan potensi konflik dapat diminimalisir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang inklusif juga menjadi faktor penting dalam merawat keberagaman. Kehadiran kepala daerah dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kunjungan ke rumah-rumah ibadah merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Ronny turut menekankan bahwa berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui KKT II Tahun 2026 harus ditindaklanjuti secara nyata. Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi dan wacana, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah daerah.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, komunitas budaya, dan seluruh pemangku kepentingan agar nilai-nilai kerukunan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Melalui sesi Learn & Sharing tersebut, Ronny berharap pengalaman dan praktik baik yang telah berjalan di Kabupaten Mimika dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
Ia mengajak seluruh peserta untuk terus membangun kehidupan yang saling menghormati, saling mendengarkan, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan.
“Kerukunan adalah kerja bersama. Kita harus hidup berdampingan, saling menghormati, saling mendengar, dan saling bekerja sama. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan bermartabat, serta memberikan kontribusi terbaik dari Timur Indonesia bagi Republik Indonesia,” tutup Ronny.
Tim Liputan Diskominfo
Pengalaman tersebut dipaparkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP., M.H, pada Sesi VII Learn & Sharing Konferensi Nasional Toleransi (KKT) II Tahun 2026, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ronny menegaskan bahwa kehidupan toleransi di Kabupaten Mimika bukanlah sesuatu yang baru dibangun melalui kebijakan pemerintah, melainkan telah tumbuh dan dipraktikkan masyarakat sejak zaman para leluhur. Nilai-nilai penerimaan, persaudaraan, dan hidup berdampingan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Mimika hingga saat ini.
Ia menjelaskan, masyarakat asli Papua sejak dahulu telah hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat dari latar belakang suku dan budaya yang berbeda. Kehadiran masyarakat Toraja, Jawa, dan berbagai suku lainnya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Mimika yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan.
Terlebih, perkembangan sektor pertambangan menjadikan Mimika sebagai daerah tujuan bagi masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan yang harus dikelola melalui semangat saling menerima, menghormati, dan menjaga identitas budaya masing-masing.
Menurut Ronny, semangat tersebut sejalan dengan slogan Kabupaten Mimika, yakni “Bersatu, Bersaudara, Membangun”, yang mencerminkan komitmen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan di tengah berbagai perbedaan.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap berbagai budaya dan latar belakang masyarakat tidak boleh membuat masyarakat asli kehilangan identitasnya. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi ruang untuk saling mengenal, menghargai, dan memperkuat kehidupan bersama.
Lebih lanjut, Ronny menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika terus membangun kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat melalui sejumlah wadah strategis, di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Ketiga forum tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi lintas agama, suku, dan budaya, sekaligus mendeteksi serta mengantisipasi potensi konflik sosial sejak dini.
“Kalau kondisi di daerah kita tetap aman dan harmonis, bukan berarti tidak ada persoalan. Ada orang-orang yang bekerja ekstra di belakangnya untuk menjaga komunikasi, membangun hubungan, dan memastikan potensi konflik dapat diminimalisir,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang inklusif juga menjadi faktor penting dalam merawat keberagaman. Kehadiran kepala daerah dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kunjungan ke rumah-rumah ibadah merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Ronny turut menekankan bahwa berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan melalui KKT II Tahun 2026 harus ditindaklanjuti secara nyata. Menurutnya, toleransi tidak cukup hanya menjadi bahan diskusi dan wacana, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah daerah.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, komunitas budaya, dan seluruh pemangku kepentingan agar nilai-nilai kerukunan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.
Melalui sesi Learn & Sharing tersebut, Ronny berharap pengalaman dan praktik baik yang telah berjalan di Kabupaten Mimika dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain dalam mengelola keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.
Ia mengajak seluruh peserta untuk terus membangun kehidupan yang saling menghormati, saling mendengarkan, dan bekerja sama tanpa memandang perbedaan.
“Kerukunan adalah kerja bersama. Kita harus hidup berdampingan, saling menghormati, saling mendengar, dan saling bekerja sama. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan bermartabat, serta memberikan kontribusi terbaik dari Timur Indonesia bagi Republik Indonesia,” tutup Ronny.
Tim Liputan Diskominfo