Berita

Dari Sambas hingga Tegal, Empat Kepala Daerah Berbagi Strategi Membangun Kota Toleran di KKT II 2026

Dari Sambas hingga Tegal, Empat Kepala Daerah Berbagi Strategi Membangun Kota Toleran di KKT II 2026
‎MIMIKA – Komitmen membangun Indonesia yang harmonis dan inklusif menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika. Melalui forum ini, para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia berbagi pengalaman dan strategi dalam merawat keberagaman serta memperkuat toleransi melalui kebijakan pemerintah daerah.
‎
‎Pembahasan tersebut mengemuka dalam Sesi IV dengan tema “Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran”, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
‎
‎Sesi ini menghadirkan empat kepala daerah sebagai narasumber, yakni Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos., I.M.H.; Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, S.S., S.E., M.B.A.; Wali Kota Bogor, Dedie Abdu Rachim, M.A.; serta Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M.
‎
‎Dalam pemaparannya, para narasumber berbagi pengalaman, pandangan, serta praktik kebijakan yang dijalankan di masing-masing daerah dalam merawat keberagaman dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat.
‎
‎Pembahasan menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan nilai-nilai toleransi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, serta tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan penghormatan terhadap perbedaan.
‎
‎Keberagaman suku, agama, budaya, dan keyakinan merupakan realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga bersama. Karena itu, diperlukan kepemimpinan daerah yang mampu membangun komunikasi, memperkuat dialog lintas agama dan budaya, serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial.
‎
‎Melalui berbagai pengalaman yang disampaikan, sesi ini juga menjadi ruang berbagi praktik baik antardaerah dalam membangun lingkungan yang inklusif, mencegah potensi konflik sosial, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
‎
‎Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga mendorong lahirnya komitmen dan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat toleransi sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
‎
‎Dengan demikian, upaya mewujudkan kota toleran menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh masyarakat dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan merawat kehidupan yang damai di Indonesia.
‎
‎Tim Liputan Diskominfo
Nilai Website Kami

Bantu Kami Meningkatkan Website Pemkab Mimika

Sampaikan pengalaman Anda menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika. Masukan Anda membantu kami meningkatkan kualitas informasi dan layanan digital.

Mulai Survei
Pengumuman
1