MIMIKA – Membangun kota yang toleran tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat saling menghormati perbedaan. Toleransi harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak setiap warga negara, pemerataan pelayanan publik, keadilan sosial, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan Peneliti SETARA Institute, Harkirtan Kaur, dalam pemaparannya pada rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Harkirtan menjelaskan, terdapat tiga elemen penting yang menjadi fondasi kuat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni pelayanan publik yang bermanfaat, kepercayaan publik, dan keadilan sosial.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbentuk ketika pemerintah benar-benar hadir dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, keadilan sosial harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang diberikan secara merata kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Ia juga memaparkan hasil pemantauan SETARA Institute terkait kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan adanya peningkatan peristiwa pelanggaran dari 260 peristiwa pada 2024 menjadi 402 peristiwa pada 2025. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya memperkuat toleransi di Indonesia.
Pemantauan tersebut juga memperlihatkan adanya eskalasi tindakan intoleransi yang dalam sejumlah kasus berkembang menjadi tindakan kekerasan. Berdasarkan kategori aktor, tercatat 197 tindakan melibatkan aktor pemerintah dan 128 tindakan melibatkan aktor nonpemerintah atau warga.
Menurut Harkirtan, data tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan toleransi membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan negara hadir sebagai pelindung hak seluruh masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa toleransi harus dibangun melalui tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah penerimaan, yaitu sikap menerima keberadaan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda dan menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat.
Tahap kedua adalah pengakuan (recognition), yakni memberikan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan hak konstitusional setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang lainnya.
Selanjutnya adalah inklusi sosial (social inclusion), yaitu upaya sistematis untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind), termasuk dalam memperoleh akses dan pelayanan publik secara setara.
Dalam mewujudkan masyarakat inklusif, Harkirtan menekankan pentingnya penguatan tiga aspek, yaitu politik dan demokrasi, reformasi ekonomi, serta peran masyarakat sipil.
Komitmen politik dan demokrasi harus diterjemahkan melalui kebijakan yang berpihak pada keberagaman, pemerataan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi ekonomi juga perlu memastikan setiap kelompok memperoleh kesempatan yang adil tanpa diskriminasi.
Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang-ruang perjumpaan, mengaktifkan dialog, dan memperkuat komunikasi antarkelompok. Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, serta berbagai komunitas lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial.
Ia turut menyoroti besarnya peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Menurutnya, pesan perdamaian dan toleransi yang disampaikan para pemimpin agama memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis.
Karena itu, menjaga ekosistem toleransi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau kelompok tertentu. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Harkirtan juga menegaskan bahwa penguatan moderasi dan toleransi harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjadi pelindung seluruh warga negara, menjamin hak-hak masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang adil. Di sisi lain, masyarakat perlu menjadikan toleransi sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui forum KKT II Tahun 2026, ia berharap pemahaman masyarakat mengenai toleransi, moderasi, dan penghargaan terhadap keberagaman semakin kuat. Upaya tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau wacana.
Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persaudaraan, membangun kohesi sosial, dan mewujudkan Indonesia yang damai, adil, serta inklusif.
Tim Liputan Diskominfo
MIMIKA – Membangun kota yang toleran tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat saling menghormati perbedaan. Toleransi harus diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak setiap warga negara, pemerataan pelayanan publik, keadilan sosial, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan Peneliti SETARA Institute, Harkirtan Kaur, dalam pemaparannya pada rangkaian Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Harkirtan menjelaskan, terdapat tiga elemen penting yang menjadi fondasi kuat dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni pelayanan publik yang bermanfaat, kepercayaan publik, dan keadilan sosial.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terbentuk ketika pemerintah benar-benar hadir dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, keadilan sosial harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang diberikan secara merata kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Ia juga memaparkan hasil pemantauan SETARA Institute terkait kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Data yang disampaikan menunjukkan adanya peningkatan peristiwa pelanggaran dari 260 peristiwa pada 2024 menjadi 402 peristiwa pada 2025. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya memperkuat toleransi di Indonesia.
Pemantauan tersebut juga memperlihatkan adanya eskalasi tindakan intoleransi yang dalam sejumlah kasus berkembang menjadi tindakan kekerasan. Berdasarkan kategori aktor, tercatat 197 tindakan melibatkan aktor pemerintah dan 128 tindakan melibatkan aktor nonpemerintah atau warga.
Menurut Harkirtan, data tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan toleransi membutuhkan perhatian serius, terutama dalam memastikan negara hadir sebagai pelindung hak seluruh masyarakat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa toleransi harus dibangun melalui tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah penerimaan, yaitu sikap menerima keberadaan individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda dan menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat.
Tahap kedua adalah pengakuan (recognition), yakni memberikan pengakuan terhadap hak-hak sipil dan hak konstitusional setiap warga negara tanpa membedakan agama, suku, maupun latar belakang lainnya.
Selanjutnya adalah inklusi sosial (social inclusion), yaitu upaya sistematis untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind), termasuk dalam memperoleh akses dan pelayanan publik secara setara.
Dalam mewujudkan masyarakat inklusif, Harkirtan menekankan pentingnya penguatan tiga aspek, yaitu politik dan demokrasi, reformasi ekonomi, serta peran masyarakat sipil.
Komitmen politik dan demokrasi harus diterjemahkan melalui kebijakan yang berpihak pada keberagaman, pemerataan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Reformasi ekonomi juga perlu memastikan setiap kelompok memperoleh kesempatan yang adil tanpa diskriminasi.
Sementara itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang-ruang perjumpaan, mengaktifkan dialog, dan memperkuat komunikasi antarkelompok. Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan, serta berbagai komunitas lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan sosial.
Ia turut menyoroti besarnya peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Menurutnya, pesan perdamaian dan toleransi yang disampaikan para pemimpin agama memiliki kekuatan besar dalam membangun kesadaran masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis.
Karena itu, menjaga ekosistem toleransi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau kelompok tertentu. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Harkirtan juga menegaskan bahwa penguatan moderasi dan toleransi harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah memiliki tanggung jawab menjadi pelindung seluruh warga negara, menjamin hak-hak masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang adil. Di sisi lain, masyarakat perlu menjadikan toleransi sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui forum KKT II Tahun 2026, ia berharap pemahaman masyarakat mengenai toleransi, moderasi, dan penghargaan terhadap keberagaman semakin kuat. Upaya tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan atau wacana.
Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persaudaraan, membangun kohesi sosial, dan mewujudkan Indonesia yang damai, adil, serta inklusif.
Tim Liputan Diskominfo