MIMIKA— Merawat keberagaman dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis membutuhkan komitmen pemerintah serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, Oldrin Parinussa, S.E., dalam Sesi IV - Pleno 2, Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Dalam pemaparannya, Oldrin menjelaskan pengalaman Kota Ambon dalam membangun toleransi, memperkuat inklusi, serta menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menegaskan bahwa toleransi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.
Menurutnya, pemerintah juga harus hadir sebagai pengayom seluruh masyarakat dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon adalah memberikan dukungan terhadap berbagai perayaan keagamaan dan kegiatan kebudayaan, seperti Festival Ramadan, perayaan Natal, Cap Go Meh, serta festival keagamaan lainnya.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal, berinteraksi, dan memperkuat kebersamaan lintas agama maupun komunitas.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai komunitas dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai.
Ia mengakui bahwa tantangan dalam menjaga toleransi semakin kompleks, terutama dengan munculnya polarisasi, disinformasi, politik identitas, dan segregasi sosial yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Ambon mengembangkan pendekatan yang disebut Aksi Harmoni, sebuah gagasan yang menempatkan harmoni sebagai jantung kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial.
Melalui Aksi Harmoni, seluruh elemen masyarakat diajak mengambil peran dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun, damai, saling menghargai, dan mengedepankan semangat kebersamaan.
Menurut Oldrin, keberagaman bukanlah penghalang pembangunan, melainkan kekuatan yang harus dirawat bersama. Karena itu, setiap perbedaan perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, keterbukaan, dan dialog.
Melalui forum KKT II Tahun 2026, pengalaman Kota Ambon diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat kebijakan toleransi, membangun masyarakat inklusif, serta menjaga harmoni sosial.
Semangat Aksi Harmoni menjadi pengingat bahwa merawat keberagaman bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, bersatu, dan sejahtera.
Tim Liputan Diskominfo
MIMIKA— Merawat keberagaman dan membangun kehidupan masyarakat yang harmonis membutuhkan komitmen pemerintah serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Komitmen tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, Oldrin Parinussa, S.E., dalam Sesi IV - Pleno 2, Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Dalam pemaparannya, Oldrin menjelaskan pengalaman Kota Ambon dalam membangun toleransi, memperkuat inklusi, serta menjaga persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.
Ia menegaskan bahwa toleransi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan seluruh masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh pelayanan yang adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun kelompok sosial.
Menurutnya, pemerintah juga harus hadir sebagai pengayom seluruh masyarakat dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kerukunan.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon adalah memberikan dukungan terhadap berbagai perayaan keagamaan dan kegiatan kebudayaan, seperti Festival Ramadan, perayaan Natal, Cap Go Meh, serta festival keagamaan lainnya.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal, berinteraksi, dan memperkuat kebersamaan lintas agama maupun komunitas.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai komunitas dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun dan damai.
Ia mengakui bahwa tantangan dalam menjaga toleransi semakin kompleks, terutama dengan munculnya polarisasi, disinformasi, politik identitas, dan segregasi sosial yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Ambon mengembangkan pendekatan yang disebut Aksi Harmoni, sebuah gagasan yang menempatkan harmoni sebagai jantung kehidupan masyarakat dan pembangunan sosial.
Melalui Aksi Harmoni, seluruh elemen masyarakat diajak mengambil peran dalam menciptakan kehidupan sosial yang rukun, damai, saling menghargai, dan mengedepankan semangat kebersamaan.
Menurut Oldrin, keberagaman bukanlah penghalang pembangunan, melainkan kekuatan yang harus dirawat bersama. Karena itu, setiap perbedaan perlu disikapi dengan sikap saling menghormati, keterbukaan, dan dialog.
Melalui forum KKT II Tahun 2026, pengalaman Kota Ambon diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat kebijakan toleransi, membangun masyarakat inklusif, serta menjaga harmoni sosial.
Semangat Aksi Harmoni menjadi pengingat bahwa merawat keberagaman bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang damai, bersatu, dan sejahtera.
Tim Liputan Diskominfo