Berita

KKT II 2026: Kebebasan Beragama dan HAM Jadi Kunci Merawat Toleransi dan Harmoni Indonesia

KKT II 2026: Kebebasan Beragama dan HAM Jadi Kunci Merawat Toleransi dan Harmoni Indonesia
MIMIKA – Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi, dan dijamin pemenuhannya. Di tengah keberagaman Indonesia, upaya menjaga toleransi dan harmoni membutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah maupun masyarakat.
‎
‎Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang mengangkat tema “Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, HAM, dan Tantangan Toleransi dan Harmoni di Indonesia”, Senin (16/11/2026), di Hotel Horison Diana, Timika, Papua Tengah.
‎
‎Pleno ini menghadirkan empat narasumber, yakni Peneliti SETARA Institute, Harkirtan Kaur; Walikota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin H.R.; Kepala Bidang Bina Lembaga Kementerian Agama, Hery Susanto, S.S., M.A.P.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ambon, Oldrin Parinussa, S.E. Diskusi dipandu oleh moderator Ikhsan Yosarie, Peneliti Senior SETARA Institute.
‎
‎Dalam pembahasan tersebut, para narasumber mengangkat berbagai perspektif mengenai perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, pemenuhan hak asasi manusia, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjaga kehidupan masyarakat yang toleran dan harmonis.
‎
‎Dari perspektif masyarakat sipil, Harkirtan Kaur dari SETARA Institute menyoroti pentingnya penguatan moderasi dan upaya berkelanjutan dalam membangun budaya toleransi. Pemerintah perlu hadir sebagai pelindung hak seluruh warga negara, sementara masyarakat harus menjadikan toleransi sebagai bagian dari budaya kehidupan sehari-hari.
‎
‎Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin H.R., membawa perspektif pemerintah daerah dalam merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan. Pengalaman daerah menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, sekaligus mewujudkan kota yang maju dan sejahtera.
‎
‎Dari sisi kebijakan dan kelembagaan keagamaan, Hery Susanto, S.S., M.A.P., dari Kementerian Agama menyoroti pentingnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara. Penguatan kerukunan membutuhkan peran pemerintah dan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi diskriminasi maupun pembatasan hak atas dasar perbedaan keyakinan.
‎
‎Adapun Kepala Kesbangpol Kota Ambon, Oldrin Parinussa, S.E., turut memberikan perspektif mengenai peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat komunikasi antarkelompok masyarakat, serta membangun kehidupan yang rukun di tengah kemajemukan.
‎
‎Diskusi yang dimoderatori Ikhsan Yosarie ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai bagaimana prinsip kebebasan beragama dan HAM dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik kehidupan masyarakat.
‎
‎Melalui Sesi IV – Pleno 2 KKT II Tahun 2026, diharapkan pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencegah diskriminasi, serta membangun ruang kehidupan yang aman dan setara bagi seluruh masyarakat.
‎
‎Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 di Mimika menjadi momentum untuk menegaskan bahwa keberagaman bukan sekadar realitas bangsa, melainkan kekuatan yang harus dirawat melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, dialog, persaudaraan, dan semangat saling menghargai.
‎
‎Tim Liputan Diskominfo
Nilai Website Kami

Bantu Kami Meningkatkan Website Pemkab Mimika

Sampaikan pengalaman Anda menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika. Masukan Anda membantu kami meningkatkan kualitas informasi dan layanan digital.

Mulai Survei
Pengumuman
1