MIMIKA — Merawat keberagaman dan memperkuat persaudaraan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota yang maju, harmonis, dan sejahtera. Semangat tersebut disampaikan Walikota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, dalam Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika.
Mengusung tema Dari Kota Seribu Sungai untuk Indonesia: Merawat Keberagaman, Memperkuat Persaudaraan, Mewujudkan Kota Maju dan Sejahtera, H. Muhammad Yamin HR berbagi pengalaman Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa pekerjaan besar membangun daerah tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Kota Banjarmasin memiliki masyarakat dengan enam agama serta beragam suku dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus terus dirawat melalui kehidupan bertetangga, interaksi sosial, dan sikap saling menghormati.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kerukunan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan kebijakan dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran.
Regulasi tersebut menjadi tonggak penting bahwa toleransi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forum pembauran kebangsaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan akademisi.
Menurutnya, toleransi perlu dibangun melalui edukasi, dialog, penyebaran informasi, dan berbagai kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat lintas agama dan budaya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah melalui dialog, pertukaran pengalaman, serta berbagi praktik baik dalam membangun kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat yang inklusif.
Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pembinaan lintas budaya, menciptakan ruang publik yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.
Selain itu, diperlukan indikator yang jelas dalam pelaksanaan program penguatan toleransi agar dialog dan koordinasi tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan.
Melalui KKT II Tahun 2026 di Mimika, pengalaman Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi pembelajaran bahwa toleransi membutuhkan komitmen bersama, kepemimpinan yang inklusif, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Keberagaman hendaknya tidak dipandang sebagai sumber perbedaan yang memisahkan, melainkan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Indonesia yang damai, harmonis, maju, serta sejahtera.
Tim Liputan Diskominfo
Mengusung tema Dari Kota Seribu Sungai untuk Indonesia: Merawat Keberagaman, Memperkuat Persaudaraan, Mewujudkan Kota Maju dan Sejahtera, H. Muhammad Yamin HR berbagi pengalaman Pemerintah Kota Banjarmasin dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya.
Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa pekerjaan besar membangun daerah tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kebersamaan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.
Kota Banjarmasin memiliki masyarakat dengan enam agama serta beragam suku dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang harus terus dirawat melalui kehidupan bertetangga, interaksi sosial, dan sikap saling menghormati.
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kerukunan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan kebijakan dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran.
Regulasi tersebut menjadi tonggak penting bahwa toleransi tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forum pembauran kebangsaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta kalangan akademisi.
Menurutnya, toleransi perlu dibangun melalui edukasi, dialog, penyebaran informasi, dan berbagai kegiatan bersama yang melibatkan masyarakat lintas agama dan budaya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah melalui dialog, pertukaran pengalaman, serta berbagi praktik baik dalam membangun kebijakan yang mendukung kehidupan masyarakat yang inklusif.
Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong pembinaan lintas budaya, menciptakan ruang publik yang terbuka bagi semua kelompok masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.
Selain itu, diperlukan indikator yang jelas dalam pelaksanaan program penguatan toleransi agar dialog dan koordinasi tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dan berkelanjutan.
Melalui KKT II Tahun 2026 di Mimika, pengalaman Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi pembelajaran bahwa toleransi membutuhkan komitmen bersama, kepemimpinan yang inklusif, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
Keberagaman hendaknya tidak dipandang sebagai sumber perbedaan yang memisahkan, melainkan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Indonesia yang damai, harmonis, maju, serta sejahtera.
Tim Liputan Diskominfo