Berita

Hery Susanto: Kebebasan Beragama Bukan Sekadar Hak, tetapi Tanggung Jawab Bersama Merawat Harmoni

Hery Susanto: Kebebasan Beragama Bukan Sekadar Hak, tetapi Tanggung Jawab Bersama Merawat Harmoni

‎
‎MIMIKA – Menjaga kebebasan beragama dan merawat kerukunan di tengah keberagaman Indonesia membutuhkan komitmen bersama. Tidak cukup hanya menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah, tetapi juga diperlukan kesadaran untuk saling menghormati, menghindari diskriminasi, serta menyelesaikan perbedaan melalui dialog.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Hery Susanto, S.S., M.A.P., dalam Sesi IV - Pleno 2 pembahasan Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
‎
‎Dalam pemaparannya, Hery menyoroti masih tingginya catatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, terdapat 3.292 kasus yang tercatat sepanjang periode 2007–2025. Kondisi ini menjadi perhatian bersama sekaligus pengingat bahwa upaya memperkuat toleransi dan perlindungan hak beragama masih harus terus dilakukan.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, terdapat perbedaan antara kebebasan internal, yakni hak seseorang untuk meyakini agama atau kepercayaannya, dan kebebasan eksternal, yaitu hak untuk mengekspresikan serta menjalankan keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat.
‎
‎Menurutnya, hak untuk meyakini agama dan kepercayaan harus dihormati. Sementara itu, dalam pelaksanaan dan ekspresi kebebasan beragama, setiap orang tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati hak orang lain.
‎
‎Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendirian rumah ibadah yang kerap memunculkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Karena itu, komunikasi dengan lingkungan sekitar, dialog, dan pendekatan persuasif perlu dikedepankan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik.
‎
‎Hery juga menegaskan bahwa persoalan administrasi atau perizinan rumah ibadah tidak boleh menjadi pembenaran bagi tindakan intimidasi, diskriminasi, maupun pelarangan terhadap umat beragama dalam menjalankan ibadah.
‎
‎Ia mendorong agar pemahaman mengenai regulasi dan konsekuensi hukum terhadap tindakan diskriminatif terus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk melalui peran pemerintah daerah, tokoh agama, FKUB, dan berbagai organisasi keagamaan.
‎
‎Selain itu, penguatan literasi kerukunan juga perlu dilakukan melalui edukasi media sosial, peningkatan kompetensi resolusi konflik, serta memperbanyak ruang dialog lintas agama dan kepercayaan.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Hery turut menyampaikan perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2025 yang mencapai angka 78,2 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun 2024.
‎
‎Pengukuran indeks tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan. Meski menunjukkan peningkatan, aspek kebersamaan masih perlu mendapat perhatian dan penguatan.
‎
‎Menurutnya, kebersamaan tidak cukup dibangun melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui interaksi nyata, pertemuan lintas kelompok, serta dialog yang membuka ruang bagi masyarakat untuk saling mengenal dan memahami perbedaan.
‎
‎Ia berharap Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat semakin aktif menjalankan perannya, mulai dari edukasi masyarakat, penguatan komunikasi lintas agama, hingga pencegahan dan penyelesaian potensi konflik di daerah.
‎
‎Melalui pelaksanaan KKT II Tahun 2026 di Mimika, Hery berharap berbagai pengalaman dan praktik baik dari daerah dapat menjadi pembelajaran bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang inklusif.
‎
‎Menurutnya, menjaga kerukunan bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
‎
‎Dengan demikian, keberagaman agama, suku, budaya, dan kepercayaan yang dimiliki Indonesia dapat terus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan, menjaga persatuan, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.
‎
‎Tim Liputan Diskominfo
‎
Nilai Website Kami

Bantu Kami Meningkatkan Website Pemkab Mimika

Sampaikan pengalaman Anda menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika. Masukan Anda membantu kami meningkatkan kualitas informasi dan layanan digital.

Mulai Survei
Pengumuman
1