Berita

Sesi V Pleno 3 KKT II 2026, FKUB Didorong Jadi Infrastruktur Sosial dalam Membangun Perdamaian

Sesi V Pleno 3 KKT II 2026, FKUB Didorong Jadi Infrastruktur Sosial dalam Membangun Perdamaian
MIMIKA — Kerukunan antarumat beragama tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan dan kegiatan seremonial, tetapi membutuhkan ruang dialog, kepercayaan, serta kerja sama yang berkelanjutan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis sebagai infrastruktur sosial perdamaian dalam menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
‎
‎Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Sesi V– Pleno 3 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, melalui tema “FKUB sebagai Infrastruktur Sosial Perdamaian”.
‎
‎Sesi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffrey C. Hutagalung, M.Phil., Ketua FKUB Kota Manado Pdt. Handry Dengan, M.Th., serta Ketua FKUB Probolinggo Dr. H. Ahmad Hurri, S.T., M.A.P.
‎
‎Dalam diskusi tersebut, FKUB dipandang memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Keberadaan FKUB bukan sekadar menjadi wadah pertemuan antarumat beragama, melainkan juga ruang untuk membangun kepercayaan, memperkuat persaudaraan, serta mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu keharmonisan sosial.
‎
‎Para narasumber berbagi pengalaman dan perspektif mengenai bagaimana FKUB dapat mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kerukunan di daerah masing-masing. Penguatan komunikasi lintas agama, keterlibatan tokoh masyarakat, serta pendekatan dialog menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai.
‎
‎Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah pentingnya membangun perdamaian sebelum munculnya persoalan atau konflik di tengah masyarakat. FKUB diharapkan mampu menjalankan fungsi deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu kesalahpahaman antarumat beragama.
‎
‎Dengan komunikasi yang terbuka dan pendekatan persuasif, berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah tanpa harus berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Karena itu, kehadiran FKUB perlu diperkuat agar mampu menjadi ruang mediasi sekaligus membangun kesepahaman di tengah masyarakat yang majemuk.
‎
‎Selain itu, FKUB perlu memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta kelompok masyarakat. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi modal sosial untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberikan ruang yang setara bagi setiap umat beragama dalam menjalankan keyakinannya.
‎
‎Peran FKUB juga tidak hanya terbatas pada tokoh-tokoh agama, tetapi perlu diperluas dengan melibatkan generasi muda, perempuan, dan berbagai kelompok masyarakat. Keterlibatan generasi muda menjadi penting untuk menanamkan nilai toleransi sejak dini sekaligus membangun kesadaran bahwa keberagaman merupakan kekuatan bangsa yang harus dijaga bersama.
‎
‎Melalui pendekatan tersebut, FKUB diharapkan mampu menjadi lebih dari sekadar lembaga fasilitator kerukunan, tetapi berkembang sebagai kekuatan sosial yang mampu membangun solidaritas, memperkuat kohesi masyarakat, dan menciptakan budaya damai secara berkelanjutan.
‎
‎Bagi Kabupaten Mimika yang memiliki keberagaman masyarakat dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang, penguatan peran FKUB menjadi sangat relevan. Kehidupan masyarakat yang harmonis membutuhkan komitmen bersama, bukan hanya dari pemerintah dan tokoh agama, tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat.
‎
‎Mimika sebagai salah satu daerah dengan karakter masyarakat yang majemuk memiliki peluang besar untuk terus mengembangkan praktik toleransi melalui dialog dan kerja sama lintas agama. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan memperkuat persatuan.
‎
‎Diskusi ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat menjaga kedamaian, menghormati perbedaan, serta hidup berdampingan secara harmonis.
‎
‎Melalui Sesi V – Pleno 3 KKT II Tahun 2026 ini, diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dan gagasan antardaerah yang dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat peran FKUB di seluruh Indonesia.
‎
‎Penguatan FKUB sebagai infrastruktur sosial perdamaian diharapkan mampu mendorong terwujudnya kerukunan yang tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat. Dengan demikian, toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga persatuan serta mewujudkan Indonesia yang damai dan harmonis.
‎
‎Tim Liputan Diskominfo
Nilai Website Kami

Bantu Kami Meningkatkan Website Pemkab Mimika

Sampaikan pengalaman Anda menggunakan website resmi Pemerintah Kabupaten Mimika. Masukan Anda membantu kami meningkatkan kualitas informasi dan layanan digital.

Mulai Survei
Pengumuman
1