TIMIKA – Penguatan ideologi kebangsaan, penanaman nilai-nilai toleransi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi bagian penting dalam upaya merawat kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Mimika Learn & Sharing pada Sesi VII Kongres Kerukunan Toleransi (KKT) II Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah dan akademisi yang berbagi pengalaman serta praktik baik mengenai program dan kebijakan menjaga kerukunan di daerah masing-masing.
Narasumber yang bergabung secara daring yakni Walikota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., serta Asisten I pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Sementara narasumber yang hadir secara langsung yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP., M.H., serta akademisi Dr. Yahya Nussa dan Dr. Dortea Renyaan, S.AP., M.Si.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan bahwa upaya membangun kerukunan di setiap daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penanaman ideologi kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Penanaman ideologi kebangsaan menjadi landasan penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, keberhasilan menjaga kerukunan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan FKUB. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi, dialog lintas agama, koordinasi, pembinaan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghadirkan kebijakan dan menciptakan kondisi yang kondusif, sementara FKUB menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi lintas umat beragama, memperkuat toleransi, serta membantu menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat.
Melalui berbagai pengalaman yang dibagikan, peserta mendapatkan gambaran bahwa merawat kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Forum Mimika Learn & Sharing juga menjadi kesempatan bagi Kabupaten Mimika untuk menyerap berbagai praktik baik dari daerah lain yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Mimika.
Melalui KKT II Tahun 2026, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat ideologi kebangsaan, meningkatkan sinergi pemerintah dan FKUB, serta menumbuhkan semangat persaudaraan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, kerukunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam sikap, tindakan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
Tim Liputan Diskominfo
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah daerah dan akademisi yang berbagi pengalaman serta praktik baik mengenai program dan kebijakan menjaga kerukunan di daerah masing-masing.
Narasumber yang bergabung secara daring yakni Walikota Semarang, Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., serta Asisten I pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Sementara narasumber yang hadir secara langsung yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Ronny S. Marjen, S.STP., M.H., serta akademisi Dr. Yahya Nussa dan Dr. Dortea Renyaan, S.AP., M.Si.
Dalam pemaparannya, para narasumber menjelaskan bahwa upaya membangun kerukunan di setiap daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui penanaman ideologi kebangsaan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
Penanaman ideologi kebangsaan menjadi landasan penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan. Sebaliknya, keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain itu, keberhasilan menjaga kerukunan membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan FKUB. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi, dialog lintas agama, koordinasi, pembinaan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang mempertemukan kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda.
Pemerintah daerah memiliki peran dalam menghadirkan kebijakan dan menciptakan kondisi yang kondusif, sementara FKUB menjadi mitra strategis dalam membangun komunikasi lintas umat beragama, memperkuat toleransi, serta membantu menjaga keharmonisan kehidupan beragama di masyarakat.
Melalui berbagai pengalaman yang dibagikan, peserta mendapatkan gambaran bahwa merawat kerukunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Forum Mimika Learn & Sharing juga menjadi kesempatan bagi Kabupaten Mimika untuk menyerap berbagai praktik baik dari daerah lain yang dapat disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Mimika.
Melalui KKT II Tahun 2026, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat ideologi kebangsaan, meningkatkan sinergi pemerintah dan FKUB, serta menumbuhkan semangat persaudaraan dalam kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, kerukunan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam sikap, tindakan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
Tim Liputan Diskominfo