PEMKAB MIMIKA PERCEPAT PEMBANGUNAN SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI, RELOKASI WARGA JADI PRIORITAS
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Sosial Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Permanen Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Kamis (25/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., didampingi Kepala Balai Besar Kementerian Sosial Republik Indonesia Regional VI Jayapura, John H. Mampioper, G.DipDevPrac., M.Eng., serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mimika, Hasan Kemong, S.IP. Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut persiapan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kampung Iwaka, Distrik Iwaka. Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 8,2 hektare yang telah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.
Menurut Johannes, Sekolah Rakyat Terintegrasi Mimika merupakan sekolah ke-76 yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional. Sekolah tersebut berstatus sekolah rintisan dan dibangun melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Sekolah ini terdaftar sebagai sekolah rakyat ke-76 di Indonesia. Karena merupakan bagian dari program nasional, maka seluruh persyaratan pembangunan harus dipenuhi, termasuk pengosongan lahan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujar Johannes.
Ia mengungkapkan, sekitar 40 hingga 46 kepala keluarga yang saat ini menempati area pembangunan telah menyatakan dukungan terhadap program tersebut dan bersedia direlokasi. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkewajiban menyiapkan lahan dan hunian baru bagi warga terdampak.
Sebagai langkah awal, kata Johannes, masyarakat setempat telah menawarkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan sementara. Sementara untuk penyediaan hunian permanen, Pemkab Mimika akan mengusulkan alokasi anggarannya pada tahun mendatang melalui perangkat daerah terkait.
Bupati juga menyampaikan bahwa operasional Sekolah Rakyat telah berjalan. Tenaga pendidik yang bertugas telah ditetapkan oleh kementerian dan pengangkatannya telah disahkan melalui keputusan bupati.
“Para guru yang bertugas di Sekolah Rakyat sudah kami tetapkan melalui surat keputusan. Sebagian besar berasal dari wilayah setempat. Apabila masih terdapat kekurangan tenaga pengajar, maka kami akan menunggu penambahan penugasan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Johannes menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Karena itu, kita harus terus menjaga kerja sama dan kolaborasi antarinstansi agar seluruh proses pembangunan, mulai dari tahap persiapan hingga selesai, dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Tim Peliputan Diskominfo