Wakil Bupati Mimika Hadiri Rapat Paripurna DPRK Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD

Wakil Bupati Mimika Hadiri Rapat Paripurna DPRK Bahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD

MIMIKA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 memasuki tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRK. Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026). Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mewakili Bupati Mimika menghadiri agenda penyampaian pandangan umum fraksi dan Kelompok Khusus DPRK sebagai bagian dari proses pembahasan perubahan APBD.

‎Rapat paripurna tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD sebelum memasuki agenda penyampaian tanggapan pemerintah daerah. Melalui forum ini, DPRK menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan memberikan masukan, saran, serta catatan terhadap kebijakan perubahan anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Mimika.

‎Dalam sidang tersebut, sebanyak delapan fraksi dan Kelompok Khusus DPRK Mimika dijadwalkan menyampaikan pandangan umumnya. Pada rapat hari itu, empat fraksi telah menyampaikan pandangan, yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Sementara penyampaian pandangan dari empat fraksi lainnya akan dilanjutkan pada agenda rapat berikutnya.

‎Berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRK menjadi bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan substansi Ranperda Perubahan APBD. Masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan anggaran agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

‎Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik seluruh masukan yang disampaikan DPRK sebagai bentuk sinergi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

‎Rangkaian pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat berjalan lancar hingga mencapai kesepakatan bersama, sehingga perubahan anggaran dapat segera ditetapkan dan menjadi landasan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.

‎Tim Liputan Diskominfo


Tags :